Legislator Tegaskan Kenaikan PPN 12% Diusulkan PDIP

Jakarta: Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Rofiqi, menyebut kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen merupakan produk pemerintah dan DPR periode 2019-2024. Kebijakan ini juga disebut diinisiasi PDIP sebagai partai penguasa di pemerintahan sebelumnya.

"Ini bukan produknya Pak Prabowo (Presiden Prabowo Subianto), undang-undang ini disahkan pada tahun 2021. Ketika itu, PDIP kan sebagai partai penguasa, jumlah mereka di DPR juga terbanyak, ketua Panja UU ini juga dari mereka, Pak Dolfie (Dolfie Othniel Frederic Palit). Justru mereka yang mengusulkan dan keputusan sudah menjadi kesepakatan bersama, kenapa malah sekarang lempar batu menyalahkan Pak Prabowo?" ujar Rofiqi melalui keterangannya, Minggu, 22 Desember 2024.
 

Baca Juga:  Bahan Pokok Penting hingga Transaksi QRIS Tak Kena Penaikan PPN

Rofiqi heran dengan sikap politik sejumlah politikus PDIP yang melempar kesalahan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka. Dia menilai PDIP sedang bersandiwara drama politik untuk mencari simpati publik dengan mengambinghitamkan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurut dia, PDIP terkesan memprovokasi publik dengan sentimen negatif seolah pemerintahan Prabowo-Gibran tidak peduli dengan nasib rakyat kecil. Sikap kurang bijak itu, kata dia, seharusnya tidak dipertontonkan kepada publik. Sebab, rekam jejak digital terkait kenaikan PPN 12 persen masih ada di ruang publik. 

"Kenapa sekarang PDIP yang paling depan menyerang kebijakan ini? Apa mereka sudah lupa ingatan atau lagi pencitraan atau lempar batu sembunyi tangan. Seolah-olah minta dibatalkan, tapi kenyataannya, dulu mereka yang mengusulkan. Ketua Panja saja dari mereka kok," ujar dia.

Menurut dia, PDIP semestinya mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto terkait penetapan PPN 12 persen. Sebab, penetapan ini hanya diberlakukan untuk barang mewah secara selektif.

"Mari kita bersama-sama membangun bangsa dan negara, menuntaskan tantangan ekonomi dan memastikan kebijakan ini bisa berjalan dengan baik dan bijaksana demi kepentingan rakyat," kata politikus asal Kalimantan Selatan itu.