PDIP Dinilai Belum Serius Mendorong Hak Angket

Jakarta: PDI Perjuangan dinilai belum serius untuk menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal ini terlihat dari sikap legislator dari fraksi partai berlogo banteng moncong putih itu saat Rapat Paripurna DPR pada Selasa, 5 Maret 2024.

"PDI Perjuangan belum terlihat serius dalam mendorong hak angket kecurangan pemilu," kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga saat dihubungi Medcom.id, Rabu, 6 Maret 2024.

Jamiluddin menilai PDI Perjuangan belum bersikap tegas karena masih menghitung untung rugi melakukan hak angket. Kalkulasi politik itu diperlukan agar partai penguasa parlemen periode 2019-2024 itu tidak terjerembab pada pusaran politik yang salah.

"Kalkulasi itu akan dijadikan PDI Perjuangan sebagai dasar untuk bersikap dan bertindak. Bagi PDI Perjuangan, sekali memajukan hak angket harus dilakukan hingga tuntas," ucap Jamiluddin.
 

Baca juga: Editorial MI: Hak Angket Jangan Meleset

PDI Perjuangan juga dipandang belum yakin soliditas partai politik (parpol) yang akan melakukan hak angket. Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu sedang berhitung berapa kekuatan parpol yang kemungkinan solid mendukung hak angket.

"Karena itu, sikap tegas PDI Perjuangan akan sangat bergantung pada kejelasan sikap PKB, PKS, PPP, dan NasDem. Kalau empat partai ini dinilai tidak akan balik badan, ada peluang PDI Perjuangan akan menunjukkan sikap tegasnya," ujar Jamiluddin.

Sebelumnya, anggota DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima meminta pimpinan DPR untuk serius menyikapi usulan hak angket pada rapat paripurna. Hal ini guna menjaga kualitas pemilu yang belakangan ramai soal dugaan kecurangan.

"Kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hak-hak yang dilakukan dengan koreksi, mengkoreksi aturan-aturan kita, maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada muruahnya dalam pelaksanaan pemilu hari ini. Walaupun tanda-tandanya sudah keliatan sejak awal," ucap Aria di Ruang Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024.