Kapolri Janji Proses Kapolda yang Terbukti Langgar Netralitas Pemilu

Jakarta: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan akan memproses sosok Kapolda yang diduga terlibat dalam Pemilu 2024. Hal ini menyusul pernyataan Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang akan menghadirkan seorang Kapolda sebagai saksi dalam gugatan sengketa pemilihan presiden (Pilpres) di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kemudian, tentunya posisi kami apalagi ada isu saksi dari kapolda dan sebagainya, ya kita tunggu saja, apabila memang betul ada, melanggar, ya kita proses," kata Kapolri di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat, 15 Maret 2024.

Listyo mempersilakan sosok Kapolda tersebut dihadirkan sebagai saksi dalam sidang gugatan pilpres di MK nanti. Namun, TPN Ganjar-Mahfud disebut harus mempunyai bukti yang kuat terlebih dahulu perihal keterlibatan Kapolda yang identitasnya masih dirahasiakan itu.

"Ya kita lihat, kapolda ini siapa, kan harus bisa dibuktikan," ujar jenderal bintang empat itu.
 

Baca juga:  Kapolri Persilakan TPN Ganjar-Mahfud Bawa Kapolda Jadi Saksi Gugatan Pilpres

Di samping itu, bila memang tidak ada keterlibatan Kapolda, Kapolri mengimbau seluruh pihak menunggu hasil pengumuman pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia berharap masyarakat mendoakan seluruh tahapan pesta demokrasi baik KPU, MK dan pengumuman resmi dapat berjalan dengan baik.

"Dan hasilnya dapat diterima masyarakat," ujar eks Kapolda Banten itu.

Sebelumnya, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Henry Yosodiningrat mengatakan pihaknya akan mengajukan seorang kapolda untuk menjadi saksi saat mengajukan gugatan Pilpres 2024 di MK. Gugatan itu akan dilayangkan ke MK setelah KPU RI mengumumkan hasil Pilpres 2024 pada 20 Maret 2024.

"Tanpa itu tidak akan ada selisih suara seperti itu. Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain, dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kita tahu semua main intimidasi, besok kapolda dipanggil dicopot,” kata Henry dalam keterangannya, Senin, 11 Maret 2024.

Namun, Henry tak menjelaskan detail identitas kapolda itu. Dia hanya menyebut pihak kepolisian berpangkat Irjen dan jabatan Kapolda itu dihadirkan untuk membuktikan soal adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara.

"Akan ada Kapolda yang kami ajukan, kita tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot," ujarnya.