Intervensi Polda Jateng, Kompolnas Klarifikasi ke Polri

Jakarta: Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) merespons intervensi Polda Jawa Tengah yang meminta sejumlah rektor untuk membuat testimoni berupa apresiasi terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lembaga pengawas eksternal Polri ini akan mengklarifikasi isu yang ramai tersebut.

"Terkait dengan dugaan ada permintaan kepada rektor-rektor untuk membuat testimoni sebagai upaya cooling system, ini sedang kami klarifikasi," kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti saat dikonfirmasi, Jumat, 9 Februari 2024

Poengky tak ingin maksud baik cooling system atau upaya mencegah potensi gangguan keamanan yang biasa dilakukan saat pemilu/pilkada diterjemahkan salah di lapangan. Sehingga, berdampak pada dugaan ada intervensi dari pihak kepolisian.
 

Baca:  Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Intervensi Polda Jateng ke Guru Besar

"Ketika ada pernyataan sikap dari kampus-kampus yang mengkritisi Presiden Joko Widodo, presiden sendiri menyatakan bahwa itu bagian dari demokrasi," ungkap Poengky.

Dia mengakui pernyataan kritis kampus itu bagian dari kebebasan berekspresi, sekaligus bagian dari tugas perguruan tinggi untuk melakukan kritik dan koreksi. Sehingga, harus dihormati oleh semua pihak.

"Oleh karena itu, pimpinan perlu memastikan agar aparat Kepolisian di lapangan berhati-hati dalam bertindak. Jangan sampai upaya cooling system yang baik justru dianggap sebaliknya," ujar anggota lembaga pengawas eksternal Polri itu.

Menurut Pongky, cooling system yang dilakukan polisi untuk menjaga situasi harkamtibmas tetap kondusif saat pemilu/pilkada itu langkah yang bagus. Bahkan, kata dia, sudah terbukti di tiap pemilu dan pilkada.

"Kami melihat dilakukan upaya-upaya cooling system di tiap pemilu/pilkada ini untuk menghimbau dan mengajak masyarakat menjaga harkamtibmas agar situasi tetap tenang, aman, dan nyaman. Sehingga, dalam tahapan-tahap pemilu dan pilkada yang sudah kita lalui selama ini situasi harkamtibmasnya tetap kondusif," katanya.

Poengky merinci bagian dari upaya cooling system misalnya seruan untuk tidak menyebarluaskan hoaks, bijak bermedia sosial, dan sebagainya. Cooling system ini dilakukan polisi dengan melibatkan seluruh tokoh baik tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh kampus, dan sebagainya.

"Agar mengajak masyarakatnya bersama-sama menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas)," tutur dia.

Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3 Mahfud MD sebelumnya mendapat laporan dari Rektor Universitas Soegijapranata atau Unika Semarang. Sejumlah rektor diminta membuat pernyataan yang relatif senada untuk memuji Jokowi, namun ditolak.

"Ada beberapa rektor yang disuruh. Ada yang kemudian membuat pernyataan, tapi template-nya sama. Lalu ada yang tidak mau, seperti itu, seperti Rektor Universitas Soegijapranata (Unika)," ungkap Mahfud.

Kemudian, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pemeliharaan keamanan adalah tugas pokok Polri. Upaya permintaan apresiasi Presiden Jokowi kepada rektor itu disebut bagian dari mewujudkan kamtibmas dari kaum civitas akademika.  

"Ini gunanya adalah memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Maka dibutuhkan kolaboratif atau kolaborasi partisipasi seluruh elemen masyarakat, termasuk juga kepada seluruh kaum civitas akademika," kata Trunoyudo di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Februari 2024.