Mendagri Geram Dana Transfer ke Daerah Kerap Jadi Ladang Bancakan

Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian geram karena dana transfer ke daerah kerap dikorupsi. Dia menilai efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat sejatinya penting untuk mencegah praktik haram tersebut.

"Untuk check and balance oke, tapi kemudian kadang-kadang terjadi juga praktik-praktik yang maaf dalam tanda kutip, kolusi," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 15 September 2025.

Dia mengungkap praktik bancakan itu biasanya dilakukan tak hanya kepala daerah. Namun juga DPRD, staf, kolega politik, dan para pihak lain.

"Contohnya banyak sekali kasus saya kira, beberapa daerah yang DPRD-nya bedol desa, seperti di Sumatera Utara beberapa hari lalu, Jambi, kemudian di Papua Barat, di Jawa Timur masih berlangsung, dan beberapa lagi daerah lain," kata Tito.
 

Baca juga: Gubernur Jateng Imbau Kepala Daerah Tidak Naikkan Tunjangan DPRD

Praktik bahan bancakan itu tak hanya soal dana transfer ke daerah. Namun, kerap dilakukan terhadap dana alokasi khusus.

"Nah yang terakhir, bahkan itu dana APBD, dana DAK yang dari pusat pun, yang dana alokasi khusus, yang dikitipkan kepala daerah untuk dieksekusi kemarin Agustus, dari Kementerian Kesehatan, DAK untuk bangun rumah sakit pun, itu juga dikorupsi, di Kolaka Timur," kata Tito.

Terhadap temuan tersebut, Tito mengatakan muncul ketidakpercayaan soal pengelolaan keuangan penuh ke daerah. Karena integritasnya menuai disorot.

"Nah ini membuat, ada, mohon maaf dengan segala hormat, ada ketidakpercayaan penuh kepada daerah. Karena tadi integritas dan karena situasi, situasi politik tarik menarik, Kepala Daerah kan ketekan-tekan juga," ucap Tito.