Sempat Mangkir, Dirut Hutama Karya Dipastikan Telah Penuhi Panggilan KPK

Jakarta: Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero), Budi Harto (BH), dipastikan telah memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia diperiksa terkait kasus dugaan korupsi terkait pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatra.

"Direktur Utama Hutama Karya telah memenuhi pemanggilan tersebut dalam rangka proses penyelidikan pada Selasa, 7 Januari 2025, pukul 13.20 WIB dan selesai pada pukul 15.30 WIB," ujar EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero), Adjib Al Hakim, dalam keterangan tertulis, Rabu, 8 Januari 2025.

Adjib menegaskan Hutama Karya mendukung program bersih-bersih badan usaha milik negara (BUMN) yang digalakkan Menteri BUMN, Erick Thohir. Pihaknya berkomitmen memenuhi setiap tahapan pemeriksaan yang berjalan, serta transparan dalam proses penyidikan kasus dugaan rasuah ini.

"Hutama Karya memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap proses bisnisnya," ujar dia.
 

Baca Juga:  Kasus Korupsi Lahan Tol, KPK Ulik Pembelian Lahan PT STJ dan Hutama Karya

Budi Harto dijadwalkan diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi terkait pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatra pada Senin, 6 Januari 2025. Namun, dia mangkir dan meminta penjadwalan ulang.

"Saksi BH meminta penjadwalan ulang,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Selasa, 7 Januari 2025.

KPK mengumumkan penyidikan baru. Dugaan korupsi yang diusut berkaitan proyek pengadaan lahan untuk pembangunan Tol Trans Sumatra yang dilaksanakan PT Hutama Karya Persero.

Penyidik mengendus adanya kerugian negara dari pengadaan lahan itu. Nominalnya ditaksir mencapai miliaran rupiah.