Pengawasan Tanah Abang Diperkuat

Jakarta: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta bergerak cepat merespons beberapa kejadian viral di kawasan Tanah Abang. Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan menegaskan jajarannya tidak tinggal diam, dan langsung melakukan langkah terpadu di lapangan.

“Pasca kejadian itu, kami langsung lakukan respons cepat dan koordinasi dengan kepolisian. Penertiban juga kami fokuskan di titik-titik rawan, termasuk pangkalan liar seperti bajaj dan aktivitas yang berpotensi memicu pungli maupun premanisme,” ujar Satriadi saat dihubungi Media Indonesia, Kamis, 21 April 2026.

Ia menjelaskan, patroli rutin terus digencarkan di kawasan Tanah Abang untuk memastikan situasi tetap kondusif.  Selain itu, pengawasan diperkuat melalui pemanfaatan CCTV dan sistem monitoring digital guna memantau titik rawan secara real-time.

“Penguatan pengawasan ini penting agar setiap potensi gangguan bisa terdeteksi lebih awal. Kami juga lakukan sosialisasi langsung ke masyarakat melalui imbauan dan woro-woro agar tercipta ketertiban bersama,” kata Satriadi.
 

Ke depan, Satpol PP akan mengedepankan pendekatan pencegahan dengan melibatkan masyarakat. Optimalisasi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) menjadi salah satu strategi untuk memperkuat deteksi dini di lingkungan warga.

“Partisipasi masyarakat kami dorong. Satlinmas akan dioptimalkan untuk membantu deteksi awal, sementara pengawasan berbasis CCTV juga akan diperluas. Patroli rutin tetap menjadi prioritas, disertai koordinasi lintas instansi dengan TNI, Polri, serta perangkat daerah,” jelasnya.

Di sisi lain, Satriadi mengakui kebutuhan penambahan personel menjadi hal mendesak. Saat ini, jumlah anggota Satpol PP DKI Jakarta tercatat sebanyak 5.009 orang, yang dinilai belum ideal untuk menjangkau seluruh wilayah.

“Sedang kami lakukan kajian penambahan personel oleh tim SDM. Perhitungannya berbasis kebutuhan riil di lapangan, seperti di pasar atau stasiun yang idealnya membutuhkan 10 sampai 20 personel per shift, atau 30 sampai 60 personel per lokasi per hari,” ungkapnya.

Ia menambahkan, secara kewilayahan kebutuhan juga cukup besar, mulai dari 10–20 personel per kelurahan, 50–100 personel per kecamatan, hingga sekitar 1.500 personel di tingkat kota.

Sementara itu, rencana pembangunan Markas Komando (Mako) Satpol PP tingkat provinsi masih tertunda akibat refocusing anggaran. Padahal, fasilitas tersebut dinilai krusial untuk menunjang fungsi komando dan pengawasan.


Kawasan Tanah Abang. Foto: Metro TV

“Perencanaan Mako sudah dilakukan pada 2025 di kawasan Cempaka Putih. Tahun 2026 sempat diusulkan pembangunannya dengan skema multi years, namun karena refocusing anggaran, sementara ini belum dapat direalisasikan,” tandas Satriadi.

Meski demikian, ia memastikan penguatan fungsi pengawasan dan ketertiban tetap berjalan dengan optimal melalui strategi lapangan dan kolaborasi lintas sektor.