Anggota DPR dari Fraksi NasDem Nessy Kalviya. Foto: Istimewa.
Nessy Kalviya Pastikan Kawal Pengelolaan Dana Haji di Komisi VIII
Fachri Audhia Hafiez • 19 August 2026 16:49
Jakarta: Anggota DPR dari Fraksi NasDem Nessy Kalviya memastikan mengawal pengelolaan dana haji. Hal itu ditegaskan saat mengikuti rapat kerja perdana Komisi VIII DPR bersama Menteri Haji dan Umrah serta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Rabu, 19 Agustus 2026.
"Saya bersyukur bisa langsung memulai tugas setelah dilantik. Ini adalah amanah besar yang harus saya jalankan dengan penuh tanggung jawab. Saya ingin setiap tugas yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Nessy dikutip melalui keterangan tertulis, Rabu, 19 Agustus 2026.
Rapat perdana yang diikuti legislator dari daerah pemilihan (dapil) Lampung II ini membahas laporan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M. Dalam forum tersebut, Komisi VIII DPR membedah realisasi anggaran haji reguler sebesar Rp17,925 triliun atau 98,70 persen dari total anggaran Rp18,161 triliun, yang terdiri dari Bipih Rp11,459 triliun dan nilai manfaat Rp6,466 triliun.
Selain realisasi anggaran, Komisi VIII turut menyoroti dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji yang mencapai Rp200,93 miliar. Nessy menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola dana umat tersebut.
"Di balik angka-angka dalam pengelolaan dana haji, ada amanah masyarakat dan ada jemaah yang telah menunggu bertahun-tahun untuk dapat menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Karena itu, pengelolaannya harus benar-benar dilakukan secara hati-hati dan dapat dipertanggungjawabkan," tegas Nessy.
.jpeg)
Rapat kerja Komisi VIII DPR bersama Menteri Haji dan Umrah serta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Foto: Istimewa.
Komisi VIII DPR secara resmi meminta Menteri Haji dan Umrah agar dana efisiensi tidak digunakan untuk komponen di luar keputusan Panja BPIH. Selain itu, dana efisiensi disepakati wajib ditempatkan pada kas haji BPKH paling lambat satu bulan setelah laporan hasil audit BPK RI diterima.
Nessy berkomitmen untuk terus mengawal isu-isu krusial di Komisi VIII demi menjaga amanah warga Lampung II serta masyarakat luas.
"Saya masih di awal perjalanan. Banyak hal yang tentu harus saya pelajari dan pahami. Tetapi niat saya sederhana, ingin bekerja dengan baik, mendengar masyarakat, dan menjaga amanah yang diberikan kepada saya," ucap Nessy.