Banggar DPR Setujui Pagu Anggaran 2027 untuk 7 Kemenko

Jakarta: Badan Anggaran (Banggar) DPR resmi menyetujui pagu sekaligus usulan tambahan anggaran untuk tujuh Kementerian Koordinator (Kemenko) di Kabinet Merah Putih untuk tahun anggaran 2027. Keputusan ini diambil agar proses birokrasi penganggaran berjalan lebih efektif dan efisien bagi para menteri koordinator.

"Maka atas penambahan itu kita setujui hari ini. Setuju?" kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah di Ruang Banggar DPR, Kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir Antara, Senin, 22 Juni 2026.
 

Pertanyaan tersebut langsung disambut seruan setuju oleh seluruh anggota Banggar DPR yang hadir. Said berseloroh mengenai respons cepat tanggap yang ditunjukkan oleh komisi hukum dan anggaran tersebut dalam memproses usulan anggaran mitra kerja mereka.

"Hebatnya Banggar ini, pokoknya belum dibahas, belum disetujui, tambahannya duluan disetujui. Kita ketok dulu ya," ujar Said.


Kompleks Parlemen, Jakarta. Foto: Metrotvnews.com/Fachri Audhia Hafiez.

Rincian Pagu Anggaran 7 Kemenko

Tujuh kementerian yang anggarannya disetujui meliputi Kemenko Perekonomian; Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK); Kemenko Politik dan Keamanan; Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan; Kemenko Pangan; Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; serta Kemenko Pemberdayaan Masyarakat.

Said kemudian memerinci besaran pagu indikatif anggaran untuk masing-masing kementerian koordinator sebagai berikut:

• Kemenko Perekonomian: Rp664 miliar
• Kemenko Pemberdayaan Masyarakat: Rp620,9 miliar
• Kemenko Pangan: Rp509,3 miliar
• Kemenko Bidang Politik dan Keamanan: Rp392,2 milar
• Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Rp338,8 miliar
• Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Rp304,1 miliar
• Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Rp276,8 miliar

Indikator Makro Ekonomi

Said menjelaskan penetapan pagu indikatif anggaran untuk ketujuh Kemenko tersebut didasarkan pada sejumlah asumsi makro ekonomi. Faktor penentu tersebut mulai dari pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga, harga minyak per barel, lifting minyak bumi, lifting gas bumi, hingga defisit anggaran.

Rapat kerja strategis ini dihadiri langsung seluruh jajaran Menteri Koordinator Kabinet Merah Putih, yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto; Menko Politik dan Keamanan Djamari Chaniago; serta Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Turut hadir Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY); Menko Pangan Zulkifli Hasan; Menko PMK Pratikno; serta Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin).