Pasar Karbon Indonesia Dinilai Seksi, Tapi Masih Minim Pemahaman

Jakarta: Perdagangan karbon dinilai menjadi instrumen penting dalam mendukung target net zero emission Indonesia, namun masih menghadapi tantangan pemahaman publik, standarisasi, dan pengawasan. Isu tersebut mengemuka dalam Metro TV Green Summit 2026 bertajuk Accelerating Indonesia’s Green Transition, Kamis, 22 Januari 2026, saat pemerintah dan legislatif menyoroti kesiapan pasar karbon nasional.

Indonesia memiliki potensi besar dalam perdagangan karbon, terutama dari sektor kehutanan dan ekosistem alam. Namun, karena karbon tidak berwujud dan tidak dapat dilihat secara langsung, mekanisme pasar karbon kerap dianggap rumit dan sulit dipahami oleh banyak pihak.

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patiyaja, menilai perdagangan karbon sebagai instrumen yang menarik, tetapi belum dipahami secara merata oleh masyarakat maupun pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah mulai mengambil sejumlah langkah untuk mempercepat implementasi pasar karbon di Indonesia.

“Terkait dengan perdagangan karbon ini memang sesuatu yang seksi, tetapi tidak semua orang bisa paham terkait dengan perdagangan karbon ini,” ungkap Bambang, Kamis, 22 Januari 2026.
 

Metro TV menggelar Green Summit 2026 di Hotel Grand Sahid Jakarta. Foto: Metro TV/Cony Brilliana

Bambang menjelaskan, salah satu aspek krusial yang perlu diperkuat adalah penetapan standar perdagangan karbon. Standar tersebut diperlukan sebagai aturan main agar perhitungan dan transaksi karbon tidak menimbulkan multitafsir, mengingat nilai karbon tidak dapat diukur secara kasat mata.

Tanpa standar dan pengawasan yang jelas, potensi manipulasi data cadangan karbon dan luasan hutan dinilai cukup besar. Kondisi ini berisiko menjadikan perdagangan karbon sebatas klaim administratif, tanpa memberikan dampak nyata terhadap penurunan emisi.

“Ini perlu suatu standarisasi dan pengawasan, sehingga potensi Indonesia yang begitu besar dalam perdagangan karbon dapat tersalurkan dengan benar,” lanjut Bambang.

Ia menegaskan, standarisasi dan pengawasan merupakan kunci menjaga kredibilitas pasar karbon nasional. Tanpa kerangka regulasi yang kuat dan transparan, pasar karbon dikhawatirkan tidak mampu berkontribusi optimal terhadap pencapaian target penurunan emisi Indonesia.