Puan Dorong Optimalisasi Penanggulangan Krisis Air untuk Mengatasi Kekeringan

Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah memperkuat penanggulangan krisis air bersih serta mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan rawan kekeringan. Intervensi dinilai mendesak menyusul meluasnya dampak kemarau panjang di berbagai daerah.

"Ketahanan air di Indonesia tengah diuji dengan banyaknya daerah yang mengalami krisis air dan kekeringan akibat kemarau panjang. Pemerintah perlu melakukan intervensi penanggulangan untuk membantu masyarakat terdampak," kata Puan, dilansir dari Antara, Rabu, 30 September 2026.

Puan juga meminta pemerintah segera mendistribusikan air bersih, mengecek sumber air alternatif, dan memastikan ketersediaan fasilitas penampungan saat pasokan mulai menipis. Pemanfaatan data peringatan dini BMKG perlu dioptimalkan agar langkah antisipasi berjalan cepat.

Ia menegaskan masyarakat tidak boleh terus terjebak dalam pola penanganan darurat yang berulang setiap musim kemarau. Pemerintah harus hadir memberikan solusi ganda berupa bantuan darurat jangka pendek sekaligus perbaikan sistem ketahanan air jangka panjang.

Infrastruktur air yang berkelanjutan menjadi krusial mengingat BMKG memprediksi tren iklim Indonesia mengarah pada periode kering yang lebih panjang. Indikator tersebut terlihat dari catatan curah hujan Juli 2026 yang terendah sejak 1991.


Ilustrasi air bersih. Foto: dok. Antara. 

Puan mengingatkan tolok ukur keberhasilan penanganan kekeringan terletak pada jaminan akses air yang aman dan memadai sebelum situasi memasuki kondisi darurat. Penyediaan sarana fisik harus terus digenjot untuk menopang kebutuhan warga.

"Infrastruktur harus semakin ditingkatkan," ucap Puan.

Berdasarkan data DPR RI, krisis air bersih meluas di Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Jawa Timur, hingga Jawa Tengah. Warga Sikka di NTT bahkan terpaksa memanfaatkan air batang pisang, sementara puluhan ribu warga di Trenggalek, Boyolali, serta lebih dari 1,1 juta jiwa di Jawa Barat terdampak kekeringan parah.