Legislator Minta Seleksi Siswa Sekolah Rakyat Diperjelas

Jakarta: Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wachid menekankan pentingnya memperjelas proses seleksi penerimaan siswa Sekolah Rakyat. Khususnya, jika ada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang belum masuk dalam skema seleksi saat ini.

"Kalau ada anak yang tidak lolos seleksi padahal miskin, lalu bagaimana solusinya? Ini perlu dibahas. Selain itu, perhatian jangan hanya pada anak, tapi juga bapak dan ibunya. Kemandirian orang tua juga penting agar program ini berdampak jangka panjang," jelas Abdul Wachid dalam keterangannya, Minggu, 13 Juli 2025. 

Program Sekolah Rakyat ditargetkan mencapai 100 lokasi pada tahun ini. Menurut Wachid, Komisi VIII DPR telah mendorong penambahan anggaran untuk realisasi program ini di tahun 2026.

"Kami sudah menyiapkan dukungan anggaran tambahan untuk Kemensos agar pelaksanaan program ini berjalan efektif dan tepat sasaran," kata dia.

Menurut dia, tantangan utama saat ini adalah ketersediaan lahan. Makanya, meminta dukungan penuh dari kepala daerah di seluruh Indonesia. "Kami minta bupati, wali kota, dan gubernur ikut aktif menyiapkan lahan," ungkapnya.
 

Baca juga: Guru Sekolah Rakyat di Yogyakarta Belum Komplet

Ia menilai kehadiran Sekolah Rakyat sebagai solusi strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan. Menurutnya, program Sekolah Rakyat sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 34 yang menyebut bahwa fakir miskin dan anak terlantar menjadi tanggung jawab negara.

"Ini bentuk nyata pelaksanaan konstitusi oleh Pak Prabowo untuk menyiapkan generasi emas 2045," ujarnya.

Ia sempat mengunjungi salah satu lokasi pelaksana program Sekolah Rakyat di Sentra Pangudi Luhur, Bekasi, Jawa Barat. Ia menyebut fasilitasnya luar biasa, bahkan lebih lengkap dari sekolah umum.

"Ada iPad, komputer, laboratorium komputer, lapangan olahraga, hingga asrama," ujarnya.