Satpol PP Diminta Tak Tebang Pilih Menindak Pelanggaran

Jakarta: Ketegasan satuan polisi pamong praja (satpol PP) menindak pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Taman Literasi Blok M disorot. Mereka dinilai masih tebang pilih dalam menertibkan pelanggaran, seperti PKL hingga parkir liar. 

Hal itu disampaikan anggota DPRD DKI Jakarta Ali Lubis merespons penindakan perpustakaan jalanan yang dilakukan sapol PP beberapa waktu lalu. Menurut dia, tindakan Satpol PP terhadap perpustakaan jalanan sebenarnya dapat dibenarkan secara hukum.

“Itu sesuai Pasal 12 huruf d Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Di situ jelas dikatakan bahwa setiap orang atau badan dilarang menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman, dan tempat umum,” kata Ali melalui keterangan tertulis, Sabtu, 19 Juli 2025.

Trotoar dan taman memang diperuntukkan bagi pejalan kaki dan ruang terbuka. Bukan kegiatan privat atau kolektif tanpa izin. 

“Kalau belum ada izin dari gubernur, walikota, atau pejabat yang berwenang, ya memang tidak dibolehkan,” ungkap dia.
 

Baca juga:  Penertiban PKL di Monas Berakhir Bentrok

Namun, ia menggarisbawahi bahwa penindakan tidak boleh bersifat parsial. Menurutnya, masyarakat berhak bertanya mengapa yang ditertibkan hanya perpustakaan jalanan. Di sisi lain, PKL dan parkir liar yang jelas-jelas melanggar aturan justru dibiarkan.

“Ini masalah keadilan. Kalau Satpol PP menertibkan satu pelanggaran, maka pelanggaran lain di lokasi yang sama harus juga ditertibkan. Tidak boleh pilih-pilih,” sebut dia.

Politikus Gerindra itu menambahkan, kesan pembiaran terhadap PKL dan parkir liar di sekitar Taman Literasi Blok M justru menurunkan wibawa penegakan aturan di mata publik. 

“Semua objek pelanggaran itu statusnya sama. Maka penindakan pun harus berlaku adil," bebernya. 

Oleh karena itu, ia mendorong agar Pemprov DKI melalui Satpol PP meninjau ulang pendekatan penertiban yang dilakukan. Menurutnya, tindakan hukum harus konsisten agar tidak menimbulkan asumsi diskriminatif.

“Mau itu perpustakaan jalanan, PKL, atau parkir liar semua harus ditindak jika melanggar aturan. Ini soal prinsip keadilan dalam penegakan hukum di ruang publik,” ujar dia.