MAKI Pertanyakan Alasan KPK Tak Panggil Bobby Nasution dan Rektor USU

Jakarta: Koordinator MAKI Boyamin Saiman mempertanyakan alasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memanggil Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution dalam perkara rasuah pembangunan jalan. KPK dituding pilih kasih dalam memeriksa saksi.

Hal ini disampaikan Boyamin usai diperiksa Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan ini berkaitan dengan pengaduannya soal KPK yang tidak memanggil Bobby dalam penyidikan kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatra Utara.

“Berkaitan dengan tidak dipanggilnya Bobby Nasution, baik di Kantor KPK ini, maupun di Pengadilan Tipikor Medan. Padahal sudah dimintai hakim untuk dihadirkan,” kata Boyamin di Jakarta, Senin, 12 Januari 2026.

Boyamin juga menyoroti pemanggilan terhadap Rektor USU Mulyanto Amin. KPK dinilai tidak ada upaya untuk menghadirkan Mulyanto yang sudah beberapa kali mangkir dari panggilan penyidik.

“Tidak ada upaya paksa surat perintah membawa terhadap Mulyanto Amin,” ucap Boyamin.

Boyamin mengatakan keluhan itu sudah dibeberkan kepada Dewas KPK. Namun, Dewas KPK meminta data tambahan.
 

Baca Juga:  Dewas KPK Bakal Buka-bukaan Soal Laporan Penyidik Tak Panggil Bobby Nasution

Gedung KPK. Metro TV/Candra

Keputusan KPK tidak memanggil Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution dalam kasus dugaan rasuah dalam proyek jalan berujung panjang. Penyidik Rossa Purbo Bekti dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK karena tidak menghadirkan Bobby sebagai saksi.

“Kami hari ini memberikan laporan kepada KPK, khususnya Dewan Pengawas KPK, terkait dugaan persoalan laporan dugaan upaya penghambatan proses hukum terhadap Bobby Nasution,” kata pelapor sekaligus perwakilan Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia (KAMI) Yusril di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Senin, 17 November 2025.

Yusril mengatakan kelompoknya mendapatkan informasi Rossa merupakan Kepala Satuan Tugas dalam kasus rasuah proyek jalan di Sumut. Rossa dinilai menghambat penyidik mencari keterlibatan Bobby dalam kasus rasuah ini.

“Ada dugaan yang terjadi di KPK, bahwa terkait dengan persoalan kasus ini dilakukan penghambatan oleh salah seorang Kasatgas KPK, yang diduga atas nama AKBP Rossa Purbo Bekti,” ucap Yusri.