Komisi III Sebut Presiden Bisa Buat Perppu Cegah Penyadapan Ilegal

Jakarta: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai Presiden Prabowo Subianto bisa membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam situasi mendesak untuk mengatur dan mencegah penyadapan ilegal. Habiburokhman menilai kasus penyadapan ilegal yang akhir-akhir ini diungkap oleh Polri adalah kejahatan yang sangat ekstrem. Terlebih, targetnya adalah Kepala Negara.

"Bisa saja Presiden mengeluarkan Perppu, ya, yang membuat, yang mengatur tindak pidana yang sangat ekstrem seperti ini," kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, dilansir Antara, Senin, 9 November 2026.

Menurut Habiburokhman, penyadapan terhadap Kepala Negara yang merupakan tindakan insubordinasi jika dijerat dengan pasal makar, masih terlalu sederhana. Habiburokhman mengatakan insubordinasi adalah sesuatu yang sangat luar biasa.

Habiburokhman mencontohkan skandal "Watergate" di Amerika Serikat yang berurusan dengan penyadapan, hanya antar kompetitor. Penyadapan yang terjadi di Indonesia dinilai sesuatu yang luar biasa.

"Kalau ini orang yang bertanggung jawab melindungi, mengayomi, melayani, justru menyadap," kata Habiburokhman.

Presiden Prabowo Subianto menerima kehadiran 10 mantan Kapolri di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu, 8 November 2026. Foto: Dok. BPMI Sekretariat Presiden.

Habiburokhman menilai penyadapan ilegal yang terjadi itu adalah skandal terserius yang pernah ada di Indonesia. Bahkan, kata Habiburokhman, KUHP pun belum mengatur secara spesifik soal tindak pidana ekstrem tersebut.

"Jangan sampai orang yang sudah melakukan kejahatan demikian ekstrem, dengan berbagai perannya, lolos karena undang-undangnya," kata Habiburokhman.

Menurut Habiburokhman, pembentukan Perppu untuk mengatur penyadapan sangat masuk akal. Sebab, di era lalu pun Perppu pernah diterbitkan ketika terjadi bom di Bali.

"Ini wacana dari kami, nanti kita lihat perkembangannya di rapat besok," kata Habiburokhman.