Irjen Eko Hadi Ajukan Banding atas Putusan Pemecatan Tidak Hormat

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. Foto: Metrotvnews.com/Azri Arifin.

Irjen Eko Hadi Ajukan Banding atas Putusan Pemecatan Tidak Hormat

Fachri Audhia Hafiez • 17 November 2026 19:51

Jakarta: Irjen Eko Hadi Santoso (EH) menyatakan banding atas putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap dirinya. Vonis etik tersebut berkaitan dengan pelanggaran dalam perkara penyadapan ilegal menggunakan akses teknologi milik Polri.

"Atas putusan tersebut pelanggar EH menyatakan banding," kata Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 17 November 2026.
 


Pengajuan banding disampaikan setelah majelis KKEP membacakan putusan. Sanksi pemecatan tersebut belum berkekuatan hukum tetap dan akan diproses melalui mekanisme sidang banding sesuai aturan di lingkungan Polri.

"Pada hasil sidang KKEP, maka didapatkan putusan sidang KKEP. Pertama, terhadap terduga pelanggar EHS, sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," kata Trunoyudo.


Irjen Eko Hadi Santoso dipecat dengan tidak hormat dari Polri. Foto: Metrotvnews.com/Azri Arifin.

Dalam persidangan terungkap, majelis KKEP menyatakan Eko Hadi terbukti melakukan pemufakatan terkait akses ilegal berupa penyadapan dengan memanfaatkan perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak prosedural.

Sidang kode etik tersebut berlangsung maraton selama sembilan jam, mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB. Majelis turut memeriksa sembilan orang saksi di persidangan, termasuk satu saksi meringankan yang dihadirkan atas permintaan terduga pelanggar.

(Metrotvnews.com/Azri Arifin)

(Fachri Audhia Hafiez)