Karangan Bunga dari Pejabat Hiasi Wisuda Unpad, Jadi Sorotan Warganet

Karangan bunga di Wisuda Unpad. Dok. Instagram @banalisasi

Karangan Bunga dari Pejabat Hiasi Wisuda Unpad, Jadi Sorotan Warganet

Muhamad Marup • 14 November 2026 21:51

Jakarta: Karangan bunga dari para pejabat negara menghiasi kegiatan wisuda di Universitas Padjadjaran, Jumat, 13 Oktober 2026. Hal ini menjadi sorotan warganet di media sosial.

Sorotan tidak hanya dari efektivitas penggunaan karangan bunga. Karangan bunga dari para pejabat negara tersebut ditujukan untuk satu orang wisudawan yang ternyata merupakan putra dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor.

Berdasarkan unggahan akun instagram @banalisasi, para pejabat mulai dari pusat dan daerah mengirimi karangan bunga berisi ucapan selamat untuk sang wisudawan. Melansir akun instagram @seatizenmedia, terdapat 22 karangan bunga dengan tujuan sama yang dikirim oleh Presiden RI, Prabowo Subianto hingga Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.


Karangan bunga di Wisuda Unpad. Dok. Instagram @banalisasi

 

Bolehkah Mengirim Karangan Bunga?

Aktivitas mengirim karangan bunga sebenarnya kegiatan yang diperbolehkan. Meski demikian, aktivitas tersebut sudah mulai ditinggalkan karena tidak efektif dan cenderung melahirkan masalah baru seperti limbah dari bekas karangan bunga.

Beberapa pihak mulai mengganti aktivitas mengirim karangan bunga. Meski begitu, karangan bunga tetap menjadi pilihan bagi orang untuk menyampaikan pesan baik ucapan selamat maupun ucapan belasungkawa.

Pengiriman karangan bunga dari pihak swasta juga bukan suatu masalah karena anggaran yang digunakan berasal dari dana pribadi. Karangan bunga menjadi persoalan jika berasal dari para pejabat karena berpotensi menggunakan anggaran negara.

Aturan Karangan Bunga

Pemerintah sudah jauh-jauh hari menyoroti permasalahan karangan bunga. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Prepres) Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup.

Perpres tersebut mempertimbangkan dua hal yaitu:
  • bahwa pengeluaran dan penggunaan uang Negara oleh setiap unsur aparatur Negara haruslah berdasarkan atas kepentingan dan tujuan yang tepat, hemat dan dapat dipertanggung-jawabkan;
  • bahwa untuk memberikan arah agar segala kemampuan dalam Pembangunan dapat digunakan dengan lebih efektif dan efisien maka dipandang perlu mengeluarkan Keputusan Presiden yang menggariskan patokan-patokan umum bagi tingkah laku pegawai negeri untuk melaksanakan pola hidup sederhana.
Dalam aturan tersebut, karangan bunga termasuk hadiah yang dilarang untuk diterima dan diberikan. Selain karangan bunga, aktivitas selamatan dan memasang iklan ucapan selamat juga merupakan kegiatan yang dilarang menggunakan anggaran negara. Dengan demikian, karangan bunga seperti yang terjadi di wisuda Unpad bisa menjadi masalah jika para pejabat menggunakan anggaran negara. Jika tidak, para pejabat juga harus lebih bijak dalam memberikan selamat kepada para kerabat dan kolega karena bisa menimbulkan kecurigaan dari masyarakat.

(Muhamad Marup)