Fasilitas yang Didapat Gibran Usai Mundur Jadi Wapres: Dana Pensiun hingga Rumah

Gibran Rakabuming Raka. Dok. Metro TV

Fasilitas yang Didapat Gibran Usai Mundur Jadi Wapres: Dana Pensiun hingga Rumah

Muhamad Marup • 13 November 2026 10:59

Jakarta: Gibran Rakabuming Raka telah mengajukan pengunduran diri dari jabatan wakil presiden (Wapres) Republik Indonesia, Kamis, 12 November 2026. MPR RI dan Presiden RI, Prabowo Subianto telah menerima pengunduran diri tersebut.

Meski tidak lagi menjabat, Gibran tetap mendapat berbagai fasilitas sebagai bekas wakil presiden. Hal tersebut menjadi sorotan publik yang menyoroti berbagai fasilitas Gibran mulai dari dana pensiun hingga rumah.

Fasilitas serta hak-hak para bekas presiden dan wakil presiden memang tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Untuk memperjelas mengenai hak-hak Gibran setelah mundur dari jabatan, berikut jenis fasilitas dan mekanisme pemberiannya.

Fasilitas Bekas Wapres

Fasilitas bekas wapres hampir sama dengan fasilitas yang didapat bekas presiden. Untuk bisa mendapat fasilitas tersebut, keduanya harus berhenti dengan hormat dari jabatannya agar berhak memperoleh fasilitas.

Spesifikasi Rumah Pensiun yang Bisa Didapat Gibran, Luas 1.500 Meter Persegi

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Foto: Antara.

 

Berikut fasilitas dan hak yang didapat bekas presiden/wapres:
  1. Dana pensiun pokok 100 persen dari gaji pokok terakhir.
  2. Tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri.
  3. Biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon.
  4. Seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.
  5. Rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya.
  6. Kendaraan milik negara dengan pengemudinya.
  7. Staf yang terdiri dari pegawai negeri.

Mekanisme Pemberian Fasilitas

Seluruh fasilitas di luar rumah kediaman dan kendaraan dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sesudah pemberhentian dengan hormat. Selain pemberian fasilitas, UU 7/1978 juga mengatur tentang penghentian pemberian fasilitas. Adapun ketentuannya sebagai berikut:
  • Enam bulan setelah presiden/wapres meninggal dunia.
  • Bulan berikutnya setelah diangkat kembali jadi presiden/wapres.

(Muhamad Marup)