Spesifikasi Rumah Pensiun yang Bisa Didapat Gibran, Luas 1.500 Meter Persegi

Jakarta: Gibran Rakabuming Raka, menjadi perhatian publik setelah mundur dari jabatan wakil presiden (Wapres), pada Kamis, 12 November 2026. Presiden RI, Prabowo Subianto, sudah menerima keputusan tersebut.

Kabar tersebut turut memunculkan pertanyaan mengenai hak dan fasilitas yang dapat diterima Gibran setelah tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden. Salah satu fasilitas yang telah diatur pemerintah ialah rumah kediaman bagi mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya.

Ketentuan mengenai pemberian rumah tersebut tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sementara itu, aturan lebih terperinci mengenai spesifikasi dan pengadaannya tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.06/2022.

Lantas, seperti apa ketentuan rumah kediaman yang dapat diperoleh Gibran jika resmi berhenti dengan hormat sebagai wakil presiden? Simak penjasannya.

Spesifikasi Rumah Pensiun Mantan Wakil Presiden

1. Luas Tanah Maksimal 1.500 Meter Persegi

Rumah kediaman yang disediakan pemerintah untuk mantan wakil presiden memiliki batas luas tanah maksimal 1.500 meter persegi jika berada di wilayah DKI Jakarta. Apabila lokasinya berada di luar Jakarta, luas tanah ditentukan berdasarkan nilai yang setara dengan tanah seluas 1.500 meter persegi di ibu kota.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 3 PMK Nomor 120/PMK.06/2022. Dengan aturan ini, luas tanah rumah pensiun tetap mengacu pada standar nilai tanah di wilayah Jakarta.

2. Luas Bangunan Maksimal 1.500 Meter Persegi

Selain luas tanah, pemerintah juga membatasi ukuran bangunan rumah kediaman bagi mantan presiden dan mantan wakil presiden. Berdasarkan Pasal 5 PMK Nomor 120/PMK.06/2022, total luas seluruh lantai bangunan paling banyak 1.500 meter persegi.

Perhitungan tersebut mencakup keseluruhan lantai yang ada di dalam bangunan. Pembangunannya juga harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata ruang.

3. Memiliki Ruangan untuk Kebutuhan Keluarga

Rumah kediaman tersebut harus dilengkapi ruangan yang dapat menunjang kebutuhan mantan presiden atau mantan wakil presiden bersama keluarganya. Penataan setiap ruangan juga perlu memperhatikan kenyamanan penghuni dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Meski begitu, aturan tersebut tidak menentukan secara khusus jumlah kamar tidur maupun kamar mandi yang harus tersedia. Penyesuaian ruangan dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kenyamanan keluarga.

4. Menggunakan Bahan Bangunan yang Memenuhi Persyaratan Teknis

Kualitas material juga menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan rumah pensiun. Bahan bangunan yang digunakan wajib memenuhi persyaratan teknis untuk memastikan konstruksi berdiri dengan kuat.

Selain ketahanan bangunan, aspek keamanan dan kenyamanan penghuni juga menjadi pertimbangan. Pemerintah turut menyediakan fasilitas standar sesuai kebutuhan mantan presiden atau mantan wakil presiden beserta keluarganya.

5. Berada di Lokasi yang Mudah Dijangkau

Lokasi rumah kediaman tidak boleh dipilih sembarangan karena harus memenuhi sejumlah persyaratan. Berdasarkan Pasal 2 Perpres Nomor 52 Tahun 2014 dan Pasal 2 PMK Nomor 120/PMK.06/2022, rumah harus berada di wilayah Indonesia serta dapat dijangkau melalui jaringan jalan yang memadai.

Akses menuju lokasi juga harus mendukung upaya pengamanan dan perlindungan penghuni. Hal ini diperlukan untuk menjamin keselamatan mantan presiden atau mantan wakil presiden beserta keluarganya.

6. Pengadaan Rumah Bisa Melalui Pembelian atau Pembangunan

Pemerintah memiliki beberapa pilihan mekanisme untuk menyediakan rumah kediaman bagi mantan presiden dan mantan wakil presiden. Mengacu pada Pasal 1 PMK Nomor 120/PMK.06/2022, pengadaan rumah dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

1. Membeli tanah beserta bangunan rumah yang sudah tersedia.
2. Membeli tanah terlebih dahulu, kemudian membangun rumah di atas lahan tersebut.
3. Membangun atau melakukan peremajaan rumah di atas tanah milik pribadi.

Dalam kondisi tertentu, pemerintah juga dapat menyediakan rumah di kawasan perumahan khusus. Pilihan ini dapat dilakukan untuk memastikan ketersediaan lahan sekaligus mempermudah proses pengamanan.

7. Anggaran Penyediaan Rumah Bersumber dari APBN

Penyediaan rumah kediaman bagi mantan presiden dan mantan wakil presiden menjadi tanggung jawab Menteri Sekretaris Negara. Pelaksanaannya disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Sekretariat Negara.

Anggaran tersebut mencakup biaya tanah, bangunan, pajak, serta pengeluaran lain yang berkaitan dengan proses pengadaan. Dalam ketentuannya, luas tanah atau bangunan masih dimungkinkan melebihi batas standar selama total biaya tidak melampaui pagu yang telah ditetapkan.

Namun, jika biaya pengadaan melebihi anggaran yang tersedia, selisihnya tidak dapat dibebankan kepada APBN. Pemerintah dapat mempertimbangkan lokasi lain sebagai alternatif agar biaya penyediaan rumah tetap sesuai dengan anggaran.

8. Rumah Pensiun Hanya Diberikan Satu Kali

Fasilitas rumah kediaman bagi mantan presiden dan mantan wakil presiden hanya diberikan satu kali selama memenuhi persyaratan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Perpres Nomor 52 Tahun 2014.

Sementara itu, Pasal 1 ayat (1) dalam peraturan yang sama mengatur bahwa rumah diberikan kepada mantan presiden dan/atau mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya. Aturan satu kali pemberian tersebut juga berlaku bagi pejabat yang pernah menjabat lebih dari satu periode, termasuk mantan wakil presiden yang kemudian menjadi presiden.

Dengan demikian, Gibran berpotensi memperoleh fasilitas rumah kediaman setelah tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden apabila memenuhi persyaratan pemberhentian dengan hormat. Pemberian fasilitas tersebut tetap harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


(Siti Nahdia Usman)