Puan Sebut Sejumlah Konten Hoaks Mendiskreditkan DPR

Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak masyarakat menjaga persatuan, seiring dengan adanya hoaks atau berita bohong yang mendiskreditkan lembaga legislatif. Hal itu disampaikan dalam pidato penutupan masa sidang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dia mengatakan, arus informasi di ruang digital yang bergerak cepat telah meningkatkan disinformasi. Hal tersebut juga memperuncing polarisasi, dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah.

"Fenomena ini juga ditandai dengan beredarnya berbagai berita hoaks dan informasi yang dimanipulasi, termasuk konten yang diduga sengaja diproduksi atau disebarluaskan untuk mendiskreditkan DPR RI," kata Puan, Selasa, 21 Juli 2026.
 

Puan menyebut sejumlah konten berita bohong tentang DPR. Antara lain hoaks berupa kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR RI.

“Kemudian hoaks tentang DPR RI yang menolak pembahasan atau pengesahan RUU Perampasan Aset, hoaks menggunakan video lama  yang diberi narasi baru yang tidak sesuai konteks, dan lain sebagainya,” kata Puan.

Menurutnya, narasi-narasi itu mempertentangkan keberadaan DPR RI dengan rakyat, seolah keduanya berada dalam posisi yang saling berlawanan. Hal ini menyebabkan kepercayaan rakyat terhadap lembaga perwakilan terkikis, melemahkan legitimasi institusi demokrasi, dan menghambat terciptanya ruang dialog publik yang rasional dan membangun.

Oleh karena itu, Puan menegaskan pentingnya kemampuan literasi media sosial bagi masyarakat, dan strategi komunikasi negara yang tepat. Tetapi juga menuntut kehadiran negara untuk bekerja lebih efektif.

“Sehingga dapat membangun kepercayaan publik. Kepercayaan itulah yang menjadi modal sosial bagi stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan keberhasilan demokrasi,” kata Puan.

Dia pun menegaskan pentingnya bangsa Indonesia untuk kembali kepada fondasi kebangsaannya. Menurutnya, menjaga persatuan nasional bukan berarti meniadakan kritik, melainkan memastikan bahwa setiap kritik bermuara pada perbaikan kehidupan berbangsa. 

"Bersatu dalam membangun Indonesia dan memastikan bahwa kemajuan bangsa dapat dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan hanya oleh sebagian kecil kelompok," kata Puan.


Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa. Foto: Istimewa. 

Usai penutupan masa sidang ini, DPR akan memasuki Masa Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 dari tanggal 22 Juli sampai 13 Agustus 2026.

Adapun dalam Rapat Paripurna hari ini, DPR melakukan pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia, RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam Bidang Kerja Sama Pertahanan, serta RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan.

Rapat Paripurna juga beragendakan Laporan Komisi I DPR RI atas Hasil Uji Kelayakan (fit and proper test) Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2026–2029, dilanjutkan dengan pengesahan. 

Kemudian laporan Komisi I DPR RI terkait persetujuan penerimaan hibah Alpalhankam dari Luar Negeri dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Lalu pengesahan RUU Satu Data Indonesia dan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai RUU inisiatif DPR.