PPATK Usul Tambahan Anggaran Rp516,4 M untuk 2027

Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengusulkan tambahan anggaran Rp516,4 miliar untuk 2027. Tambahan itu untuk memenuhi kebutuhan anggaran Rp769,8 miliar.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, dari pagu indikatif yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp253,3 miliar. Penambahan anggaran itu untuk mengoptimalkan program kerja prioritas nasional dalam melacak transaksi-transaksi yang terkait dengan pidana.

"PPATK menegaskan komitmen untuk senantiasa mengelola anggaran secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien selaras dengan target kinerja," kata Ivan dikutip dari Antara, Rabu, 17 Juni 2026.

Ivan mengatakan PPATK mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah, khususnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU), tindak pidana pembiayaan terorisme (TPPT), dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (PPSPM) di Indonesia. Hal itu dilakukan melalui pendekatan dan pola kerja terbarukan yang berorientasi pada hasil.

Ivan menjelaskan alokasi paling besar tambahan anggaran itu untuk program pencegahan dan pemberantasan. Yakni, mencapai Rp410,3 miliar.

Ilustrasi anggaran. Foto: MI/Usman Iskandar.

Program itu akan mengoptimalisasi berbagai kegiatan. Rinciannya adalah pelaksanaan analisis transaksi dan pemeriksaan PPATK, pengelolaan data pelaporan dan pengawasan kepatuhan pihak pelapor PPATK, pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan internasional TPPU, TPPT, dan PPSPM.

Kemudian, penyusunan strategi dan kebijakan Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme PPSPM, pengelolaan teknologi informasi PPATK, pengelolaan bidang hukum dan regulasi PPATK, dan pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang PPATK.

"Pencapaian kinerja dan kualitas pelaksanaan tugas PPATK tidak terlepas dari adanya sinergi dukungan kerja sama," ujar Ivan.