Rasa Sungkan Dinilai Bikin Oknum Polres Biarkan Kepala Daerah Langgar Netralitas

Jakarta: Anggota Komisi III DPR Taufik Basari menyoroti adanya pembiaran oleh oknum polres apabila menemukan pelanggaran netralitas dari kepala daerah. Polisi mestinya menindak pelanggaran netralitas tersebut.

"Ini penting juga karena di berbagai daerah, ya mungkin banyak kepala daerah tidak netral kemudian melanggar hukum, yang kalau misalnya dengan alasan sungkan barangkali. Karena antara Polresnya dan kepala daerah bersama di dalam bekerja bersama, jadi sungkan," kata Taufik di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 November 2023.

Ketua DPP Partai NasDem itu menekankan penegakan hukum penting dilakukan aparat bila ditemukan pelanggaran. Guna mencegah rasa sungkan itu, penting untuk aparat dan pejabat daerah menjaga jarak.

"Karena ini penting dalam penegakan hukum, kita tetap harus bisa menjaga jarak dalam hal penegakan hukum untuk netralitas kepala daerah dan pejabat-pejabat ini," ujar Taufik.

Taufik mengatakan Polri punya peran penting untuk mengingatkan kepala daerah tetap netral. Sanksi pidana harus tegas dikenakan apabila netralitas itu tak dijaga oleh kepala daerah.

"Ini pertama untuk mencegah, untuk preventif, yang kedua, misal adanya yang terjadi pelanggaran ya kita harapkan tindak saja sebagai bagian dari tugas ini," ucap Taufik.

Komisi III menggelar rapat kerja (raker) dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun, Kapolri diwakili Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Mohammad Fadil Imran.