KPK Gali Informasi Lelang Proyek Terkait Kasus Korupsi Pengerukan Alur Pelayaran

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggali informasi soal lelang proyek pengerukan alur pelayaran pada beberapa pelabuhan di Indonesia. Informasi itu diulik dengan memeriksa sembilan saksi.

“Penyidik secara umum menggali proses lelang pada proyek pengerukan di Kantor Kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Rabu, 10 Juli 2024.

Sebanyak sembilan saksi itu yakni mantan Kepala KSOP Benoa Amiruddin, pegawai finance PT China Harbour Indonesia Dwiyanti Slamat, eks Kepala KSOP kelas II Benoa Guritno, dan mantan Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Program Pengerukan dan Reklamasi Gus Rional.

Lalu, eks Kabag Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Lollan Panjaitan, mantan Inspektur III Kemenhub Edward Marpaung, Legal Manager PT China Harbour Indonesia Rahmat Salim, Direktur PT Karya Bayu Abadi Lines Roedie Widjaja, dan eks Kepala KSOP kelas II Benoa Supriyono.
 

Baca juga: Sejumlah Lokasi Digeledah KPK Buntut Pengembangan Kasus Dana Hibah Jatim

Tessa enggan memerinci informasi lebih lanjut yang diulik penyidik dari keterangan para saksi. Keterangan mereka sudah dicatat untuk kebutuhan penyidikan.

Sebelumnya, KPK mengumumkan dibukanya penyidikan baru. Kasusnya berkaitan dengan dugaan rasuah terkait paket pekerjaan pengerukan alur pelayaran pada beberapa pelabuhan di Indonesia.

Dugaan korupsi ini terjadi sekitar 2013 sampai 2017 di sejumlah pelabuhan. Pelabuhan yang diduga terjadi permainan kotor yakni Tanjung Mas, Samarinda, Banoa, dan Pulang Pisau.

KPK sudah menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus baru ini. Namun, identitasnya masih dirahasiakan sampai penahanan dilakukan.