Pemda Didorong Tingkatkan PAD Lewat PBB P2 dan Optimalisasi Barang Milik Daerah

Jakarta: Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) mengajak kolaborasi pemerintah daerah (pemda) se-Jawa dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan optimalisasi barang milik daerah.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) MAPPI Budi Prasodjo dalam diskusi publik bertema 'Peran Penilai dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Intensifikasi Penerimaan PBB-P2 dan Optimalisasi Barang Milik Daerah', mengatakan pekerjaan penilaian sebagian besar memang untuk menunjang sektor keuangan.

Kendati demikian, pekerjaan penilaian juga dapat merambah ke sektor lain di daerah, seperti kajian terkait built operate and transfer (BOT) atau analisis skema kerja sama pembangunan proyek infrastruktur dan aset, kajian kerja sama operasional (KSO), kajian built-own operate (BOO) atau studi pembangunan proyek dan kajian yang lain.

"Beberapa kali penilai melakukan kajian secara bilateral, tetapi ke depan akan kita lakukan ke sektor yang lebih nasional," ujar Budi dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 10 Oktober 2025.

Lebih lanjut Budi menjelaskan pihak pemda tentu juga ingin memahami proses penilaian aset dan optimalisasi aset untuk meningkatkan PAD. MAPPI juga siap untuk berkolaborasi dengan penilai pemerintah yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan dalam hal kerja sama peningkatan kompetensi penilai.
 

Baca juga: Mendagri: Pemerintah Pusat Siap Bantu Pemda yang Kesulitan Soal Pengalihan TKD

(Ilustrasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Foto: dpmptsp.bulelengkab.go.id)
 

Penilaian objek khusus

Ketua II DPN MAPPI Wahyu Mahendra memaparkan penilai publik dalam peningkatan PAD salah satunya yakni berkontribusi dalam penilaian PBB-P2 Objek Khusus seperti jalan tol, bandar udara, stasiun, bendungan, pelabuhan, galangan kapal, lapangan golf, sirkuit balap, tempat rekreasi, kilang minyak, menara, pabrik semen/pupuk, dan lain sebagainya.

"Cita-cita yang diharapkan dari optimalisasi barang milik daerah adalah terciptanya transparansi dan akuntabilitas dari hasil penilaian. Kalau hasil penilaiannya kredibel dan pengelolaan asetnya juga transparan, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah juga akan meningkat," papar Wahyu.

Perwakilan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dira Ensyadewa mengatakan beberapa skema yang dapat dikolaborasikan dengan penilai independen dalam optimalisasi pemanfaatan aset antara lain dalam hal sewa.

"Kemudian bangun guna serah (BGS) maupun bangun serah guna (BSG), kerja sama pemanfaatan (KSP) dan kerja sama penyediaan infrastruktur (KSPI)," papar dia.

Sementara Direktur Penilaian DJKN Kemenkeu Arik Hariyono mengungkapkan pekerjaan penilaian bukan sekadar pekerjaan administratif, tetapi menjadi fondasi dalam mengambil kebijakan fiskal di daerah, sebab hasil penilaian menentukan informasi aset serta rasionalitas pemanfaatannya.

"Kementerian Keuangan melalui DJKN telah menginisiasi dengan membuat sistem informasi penilaian nasional (SIPN) untuk mencakup data nilai transaksi, penawaran dan hasil penilaian yang dapat digunakan oleh lintas level yang dapat digunakan juga oleh pemda," sebut dia.