Khofifah Rotasi Tujuh Pejabat Pemprov Jatim Berbasis Talent DNA

Surabaya: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa merotasi tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai bagian dari strategi penguatan birokrasi dan penyelarasan program daerah dengan prioritas pembangunan nasional. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. 

Menariknya, rotasi kali ini menjadi yang pertama di lingkungan Pemprov Jatim yang secara penuh memanfaatkan Talent DNA sebagai instrumen pemetaan potensi aparatur. Pendekatan ini dipadukan dengan merit system dan uji kompetensi oleh tim panitia seleksi, sehingga proses pengisian jabatan lebih objektif dan terukur.

“Ini pertama kalinya kita menggunakan mapping Talent DNA yang kemudian diperkuat dengan uji kompetensi. Harapannya, pejabat yang dilantik benar-benar bisa maksimal menjalankan tugas,” ujar Khofifah, dikutip Senin, 2 Februari 2026. 
 

Khofifah mengingatkan pejabat yang dilantik harus fokus mengoptimalkan program-program pokok Jawa Timur, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam merancang dan mengeksekusi program, baik yang bersifat utama maupun penunjang.

“Proses kehati-hatian harus sama antara program pokok dan penunjang, terutama yang berdampak langsung kepada masyarakat,” katanya.

Rotasi tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 800.1.3.3/362/204/2026 tanggal 29 Januari 2026 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Rotasi ini tidak semata bersifat administratif, melainkan dirancang untuk memastikan setiap posisi strategis diisi figur yang tepat, sesuai kebutuhan pembangunan Jawa Timur ke depan—mulai dari penguatan ekonomi, pelayanan publik, hingga ketahanan pangan.


Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa usai merotasi pejabat di lingkungan Provinsi Jatim. (Dokumentasi/Humas Pemprov Jatim)

Adapun tujuh pejabat yang dirotasi yakni M. Yasin sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Nurkholis sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Dydik Rudy Prasetya sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi, Imam Hidayat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jatim.

Kemudian Sufi Agustini sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Serta Tri Wahyu Liswati dilantik sebagai Kepala Bakorwil Bojonegoro dan Agung Subagyo sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Jatim.

Khofifah menekankan bahwa rotasi ini harus berujung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. "Pelayanan terbaik menjadi kunci utama terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” kata Khofifah.

Dalam konteks nasional, Khofifah menegaskan pentingnya menyelaraskan kebijakan daerah dengan proyek dan program strategis nasional. Ia mencontohkan kinerja Jawa Timur dalam sektor fiskal, di mana realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun Anggaran 2025 mencatatkan surplus sebesar 5,97 persen tertinggi di Pulau Jawa, melampaui DI Yogyakarta dan DKI Jakarta.


Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa usai merotasi pejabat di lingkungan Provinsi Jatim. (Dokumentasi/Humas Pemprov Jatim)

Di sektor pangan, Khofifah memberikan perhatian khusus kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan agar mampu memetakan potensi ekonomi daerah sekaligus menjaga posisi Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional. Atas capaian tersebut, Jawa Timur mendapat pengakuan Presiden Prabowo melalui Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Swasembada Pangan 2025.

Sepanjang 2025, Jawa Timur tercatat sebagai produsen padi dan beras tertinggi nasional dengan produksi mencapai 12.694.148 ton Gabah Kering Panen (GKP) atau setara 10.557.883 ton Gabah Kering Giling (GKG). Ke depan, Jawa Timur juga didorong mendukung agenda nasional menuju swasembada jagung hingga swasembada gula.

Kepada para Kepala Bakorwil, Khofifah menegaskan peran strategis mereka sebagai perpanjangan tangan Pemprov Jatim di daerah. Ia meminta agar Bakorwil aktif turun ke lapangan untuk memetakan potensi dan keunggulan setiap wilayah. 

"Kepala Bakorwil harus detail memetakan potensi daerah, termasuk mengangkat wilayah yang belum dikenal agar memiliki daya saing lebih baik,” tegas Khofifah.