RK Miliki Aset Tak Terdata LHKPN, KPK Kaitkan dengan Rasuah Iklan

Eks Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil. Foto: Metrotvnews.com/Siti Yona Hukmana.

RK Miliki Aset Tak Terdata LHKPN, KPK Kaitkan dengan Rasuah Iklan

Candra Yuri Nuralam • 4 February 2026 08:59

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya sejumlah aset eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) yang tidak terdata dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Aset itu terdeteksi di beberapa lokasi.

“Kami menelusuri aset-aset dari Pak RK baik yang ada di wilayah Jawa Barat maupun di wilayah-wilayah lainnya. menelusuri aset-aset dari Pak RK baik yang ada di wilayah Jawa Barat maupun di wilayah-wilayah lainnya,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Februari 2026.

Budi mengatakan, KPK menduga aset RK didapat dari penghasilan yang tidak sah. Penyidik menduga dana yang dipakai berkaitan dengan dugaan rasuah pada pengadaan iklan.

“Nah itu kami dalam mengapa belum dimasukkan, kemudian asal-usul aset itu dari mana,” ucap Budi.

KPK kini mencari bukti terkait kepemilikan aset RK yang akan dikaitkan dengan perkara. Budi enggan memerinci progres pendalaman penyidik.

“Ya, ini kan kemudian nanti dicocokkan puzzle-nya ya. Perolehan aset ini tahun berapa, kemudian dari mana sumber uangnya, apakah kemudian ini sumber uangnya berkaitan dengan perkara, nah ini nanti kita akan cek ya, kita akan cross ya apakah itu sesuai atau tidak,” ujar Budi.

Dalam kasus ini, KPK memanggil eks Gubernur Jawa Barat RK pada Selasa, 2 November 2025. RK membantah terlibat kasus dugaan korupsi pengadaan iklan. Dia membantah menerima aliran dana terkait perkara tersebut.

"Kalau ditanya saya mengetahui, saya tidak tahu. Apalagi terlebat, menikmati hasilnya dan sebagainya," kata RK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 2 November 2025.

Gedung Merah Putih KPK. Foto: Metrotvnews.com/Candra.

RK mengamini jabatan gubernur di Jawa Barat memiliki tupoksi penting dalam badan usaha milik daerah (BUMD). Namun, tugas itu hanya diketahui jika dilaporkan oleh direksi.

"Gubernur hanya mengetahui aksi korporasi ini kalau dilaporkan, satu, oleh direksi, dua, oleh komisaris selaku pengawas, tiga, oleh kepala biro BUMD," ujar RK.

Tiga pihak itu disebut tidak melapor kepada RK. Sehingga, dia mengeklaim tidak terlibat kasus rasuah pengadaan iklan di bank daerah, yang tengah diusut KPK.

KPK akan mengecek aliran uang kasus korupsi terkait Ridwan Kamil. Khususnya, kepada pesohor Aura Kasih.

“Informasi-informasi dari masyarakat seperti ini tentu menjadi pengayaan bagi penyidik, dan ini penting. Nanti kami akan cek validitas dari informasi tersebut,” ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo, dikutip Jumat, 26 Desember 2025.

Menurut Budi, salah satu cara mengecek kebenaran informasi itu adalah dengan memanggil pihak-pihak yang mengetahui hal tersebut.

“Kami akan cek, dan tentunya nanti bisa dilakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang bisa menjelaskan terkait dengan informasi tersebut,” kata Budi.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com
(Anggi Tondi)