Cindy Monica Minta Penegakan Hukum Kasus Batu Bara Bebas Intervensi

Jakarta: Anggota Komisi I DPR RI Cindy Monica mendukung langkah Polri dalam mengusut dugaan korupsi tata kelola batu bara. Menurutnya, setiap dugaan korupsi, terutama di sektor strategis yang berdampak luas bagi masyarakat, harus diproses secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.

"Langkah Polri untuk membuka perkara ini secara tuntas harus didukung agar pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat diungkap sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar Cindy dalam keterangan tertulis, Kamis, 9 Juli 2026.

Dia menegaskan kasus korupsi di bidang energi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga berdampak langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengusutan kasus ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas pemerintahan.

Sebagai anggota Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan, Cindy mengingatkan, pentingnya setiap institusi negara menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Menurutnya, proses penegakan hukum harus sepenuhnya diberikan kepada aparat yang berwenang, sementara institusi lain, tetap menjalankan peran dan tugas konstitusionalnya masing-masing demi menjaga stabilitas nasional.

Dia menekankan, jangan sampai ada pihak yang melindungi siapa pun dalam pengusutan kasus ini. Menurutnya, supremasi hukum harus dikedepankan.

“Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku, dan siapa pun yang menghalangi penegakan hukum juga harus dimintai pertanggungjawaban. Supremasi hukum harus menjadi panglima,” tegas Cindy.


Ilustrasi. Foto: dok. Medcom. 

Ia menilai dugaan korupsi tata kelola batu bara harus menjadi perhatian serius karena berdampak pada kepentingan publik, termasuk pasokan energi di sejumlah wilayah Sumatra. Karena itu, aparat penegak hukum harus diberi ruang untuk mengusut perkara ini hingga tuntas, objektif, transparan, dan bebas dari intervensi.

“Negara harus memastikan setiap dugaan tindak pidana korupsi diusut hingga tuntas. Penegakan hukum yang adil akan memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus membuktikan bahwa tidak ada ruang bagi praktik korupsi di Indonesia,” kata Cindy.