DPR: Tidak Ada Agenda Pembahasan Revisi UU Pilkada di Prolegnas 2026

Jakarta: DPR dan pemerintah meluruskan isu yang beredar di masyarakat terkait wacana revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan isu tersebut tidak benar.

"Dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) tahun ini tidak ada masuk agenda pembahasan UU Pilkada," tegas Dasco dalam konferensi pers bersama pimpinan Komisi II dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 19 Januari 2026.

Dasco menyampaikan pimpinan Komisi II juga sudah menyampaikan belum ada rencana dari DPR untuk membahas UU Pilkada. Termasuk, isu yang beredar soal pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

"Kemudian wacana di luar katanya ditetapkan atau kepala daerah dipilih oleh DPRD, itu belum masuk agenda dan belum terpikirkan membahas hal itu," kata Dasco.
 

Baca Juga:  LSI Denny JA: 66% Masyarakat Tolak Pilkada Dipilih DPRD

Sementara itu, Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menghormati wacana yang berkembang di masyarakat, khususnya soal pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Dia menilai wacara itu hanya sebagai pandangan, bukan menjadi kebijakan yang akan diputuskan secara formal.

"Berkenaan dengan wacana yang berkembang di masyarakat, itu kita hormati sebagai sebuah pandangan, tapi sekali lagi secara formil berkaitan dengan pemilihan kepala daerah yang wacananya akan dipilih oleh DPRD, secara formilnya belum dibahas atau belum masuk di Prolegnas di DPR," kata dia.

Fokus Merevisi UU Pemilu

Dasco menjelaskan DPR kini lebih fokus untuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Hal ini dilakukan untuk melaksanakan putusan MK.

MK melalui Putusan No.135/PUU-XXII/2025 yang dibacakan pada 26 Juni 2025, memutuskan pemisahan pemilu nasional, yang meliputi pemilihan presiden, DPR, dan DPD, dengan pemilu daerah yang terdiri dari pilkada dan pemilihan DPRD. 

MK juga menetapkan jarak waktu pelaksanaan antara kedua pemilu minimal dua tahun dan maksimal dua tahun enam bulan setelah pelantikan pejabat nasional.

"Kami lebih fokus untuk melaksanakan putusan MK dalam UU Pemilu bagaimana masing-masing partai politik di dalam partai masing-masing membuat sistem atau rekayasa konstitusi untuk sama-sama antara pemerintah dan DPR itu merevisi UU Pemilu," kata dia.
 

Baca Juga:  Komisi II Targetkan Revisi UU Pemilu Tuntas Tahun Ini

 

Tak Ada Perubahan dalam Pilpres

Dasco menekankan pembahasan revisi UU Pemilu juga tidak akan mengubah sistem pemilihan presiden. Dia memastikan pemilihan presiden tetap akan dilakukan secara langsung oleh rakyat.

"Tapi kami juga sepakati tadi UU Pemilu yang ada itu tidak termasuk pemilihan presiden oleh MPR. Itu tidak ada di situ. Jadi kita perlu meluruskan berita-berita yang simpang siur yang ada di masyarakat," kata dia.


Ketua Komisi II Muhammad Rifqinizamy Karsayuda (kiri). Dok. Tangkapan layar

Hal senada disampaikan Ketua Komisi II Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Rifqinizamy menekankan Komisi II akan fokus membahas revisi UU Pemilu.

Pihaknya akan menyiapkan draf naskah akademik dan draf rancangan revisi UU Pemilu untuk dibahas bersama pemerintah. Dalam draf ini juga dipastikan tidak akan menyinggung soal mekanisme pelaksanaan pemilihan presiden.

"Khusus pilpres kami sepakat atas arahan pimpinan DPR tadi, tidak ada satupun keinginan untuk mengubah norma menggeser dari pemilihan langsung ke MPR," kata dia.

Alasan Tak Ubah Pelaksanaan Pilpres

Dia mengungkapkan alasan tidak ada pembahasan soal sistem pelaksanaan pemilihan presiden. Pertama, kata dia, perubahan norma dari pemilihan langsung ke MPR bukan menjadi domain revisi UU, tapi harus melalui amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Kedua, memang tidak ada keinginan politik dari DPR untuk mengubah sistem pemilihan presiden dari langsung oleh rakyat menjadi lewat MPR.

"Ini penting untuk disampaikan kepada rakyat, bahwa DPR dan pemerintah memegang teguh demokrasi dan konstitusional yang sekarang sedang dan terus berjalan," kata dia.