Terima Massa Pedemo, DPRD DKI Setuju Evaluasi Tunjangan Rumah hingga BUMD

Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menerima perwakilan massa pedemo dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial dan Demokrasi (AMPSI). Kelompok ini tengah berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Jakarta, Kamis, 4 September 2025. 

AMPSI menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, meminta transparansi dan evaluasi gaji serta tunjangan DPRD. Kedua, menuntut penurunan atau penghapusan tunjangan yang dianggap berlebihan. Ketiga, serta mendesak audit menyeluruh terhadap laporan keuangan sejumlah BUMD.

Perwakilan AMPSI, Muhammad Ihsan, menyebut isu tunjangan rumah anggota DPRD senilai Rp70 juta perlu segera dikaji ulang. Menurut Ihsan, kondisi ekonomi masyarakat berbanding terbalik dengan fasilitas yang diterima para wakil rakyat.

"Tunjangan perumahan itu perlu dikaji ulang, menurut kami, karena mungkin itu terlalu besar. Kalau bisa, bukan dihapus, tapi dikurangi. Dengan APBD Jakarta sekitar Rp90 triliun, para wakil rakyat yang memiliki fungsi pengawasan harus lebih menerima aspirasi dari kami," ujar Ihsan, Kamis, 4 September 2025.

Selain soal tunjangan, AMPSI menyoroti kinerja BUMD yang dinilai masih rawan penyimpangan. Ihsan menekankan perlunya audit pada sejumlah BUMD besar di Jakarta, khususnya Dharma Jaya, Pasar Jaya, Food Station, PAM Jaya, dan Jakpro. 

Sementara itu, perwakilan mahasiswa lain menegaskan kembali pentingnya transparansi gaji dan tunjangan DPRD, serta mendesak audit BUMD yang kerap menjadi sorotan publik.
 

Baca juga: Rapat DPRD, Astrid Uya Kuya Curhat Banyak Pelajar Ikut Menjarah Rumahnya

Menanggapi aspirasi mahasiswa, DPRD DKI menyatakan siap untuk melakukan evaluasi terkait tunjangan dan gaji anggota dewan, serta memastikan pengawasan BUMD berjalan transparan.

"Terkait tunjangan, kami sudah sepakat tidak ada satu pun fraksi yang menolak. Kami siap untuk dievaluasi mengenai tunjangan perumahan, disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada sekarang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco.

Kemudian, mengenai BUMD, DPRD mengatakan akan menjadikan hasil rapat ini sebagai bahan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Evaluasi dilakukan agar BUMD lebih transparan dalam penanganan keuangan, khususnya Dharma Jaya.

Basri Baco menegaskan, prinsip utama wakil rakyat adalah mendengarkan aspirasi warga. Dewan juga membuka ruang komunikasi langsung agar mahasiswa dapat turut mengawasi jalannya evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah maupun BUMD.