Wakil Ketua MPR Dorong Tukin Dosen Segera Cair

Jakarta: Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mendorong tunjangan kinerja (tukin) dosen segera dicairkan. Ia menegaskan pendidikan adalah hal utama dan kesejahteraan dosen sangat penting.

"Tunjangan kinerja dosen ASN menjadi penting. Kita harus ingat, bahwa pemberian tukin ini akan berdampak pada kualitas pendidikan," tegas Ibas dalam diskusi bertajuk Dosen Sejahtera, Riset Bermakna, Pendidikan Berkualitas, Senin, 3 Maret 2025. 

Menurut dia, dosen adalah arsitek unggul yang berperan besar dalam pembentukan karakter generasi muda. Dosen hingga profesor tidak hanya memberikan ilmu, tapi juga membangun karakter dan daya saing mahasiswa agar siap dan tangguh menerima tantangan dunia yang terus berubah.

"Tidak hanya sekadar formalitas mendapat ujian secara berjenjang tapi juga kualitas dari sisi karakteristik," ungkapnya.
 

Baca juga: Mendiktisaintek Brian Yuliarto Pastikan Tidak Ada Kenaikan UKT Tahun Ini

Menurut Ibas, terpenuhinya kesejahteraan akan memberikan motivasi besar bagi para dosen dalam mendidik anak-anak bangsa. Namun, kata dia, hingga kini masih banyak masalah dan kendala dalam proses pemberian tukin dosen di Indonesia. 

"Mencakup keterlambatan pembayaran, ketimpangan antara dosen Kemendikbud dan dosen Kemenag, serta tidak meratanya tukin bagi dosen yang belum tersertifikasi," ungkap Ibas.

Berdasarkan data Kemendikbudristek pada 2023 tercatat lebih 183 ribu dosen yang masih menunggu pembayaran tukin. Total kebutuhan anggarannya mencapai Rp70,3 triliun. Ibas membandingkan gaji dan tunjangan dosen-dosen dari negara lain. Dosen di Australia, Singapura, Jepang, mendapat tunjangan sangat tinggi. 

"Di Australia itu Rp90 juta, di Singapura sekitar Rp70 juta, di Jepang sekitar Rp40 juta, sementara Indonesia ini masih cukup minimalis," papar Ibas. 
 

Baca juga: Wali Kota Farhan Ajak Rektor Maranatha Kolaborasi Ngurusin Bandung

Ketua Fraksi Demokrat di DPR itu mengajak wakil rakyat lainnya terus mendorong, memperhatikan dan memastikan agar tukin dosen segera dicairkan. Harapannya, ada juga peningkatan tidak hanya dari tukin, tapi kesejahteraan dosen secara berkelanjutan. 

"Tidak hanya dosen, tapi juga TNI, Polri, ASN, dan profei lainnya. Bahkan kawan tetangga kita di ASEAN saja, Filipina Rp6,9 juta dan Vietnam Rp6,5 juta, lebih tinggi dari Indonesia," ujar dia.

Ibas menekankan pendidikan tinggi adalah salah satu pilar utama menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang inovatif, berdaya saing, serta berkontribusi pada kemajuan teknologi dan ekonomi nasional. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 31 UUD 1945. 

Ibas memaparkan ada beberapa program pemerintah untuk menunjang pendidikan. Seperti program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), beasiswa unggulan, Beasiswa Indonesia Maju (BIM), hingga beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

"Selain program bantuan pendidikan tersebut, tunjangan kinerja dosen sangatlah penting," tegasnya.