Kemenpar Diminta Jadi Leading Sector Pengelola Kawasan Geopark Toba

Jakarta: Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu, mengapresiasi Kementerian Pariwisata yang memberikan jaminan Toba Caldera Global Geopark akan kembali mendapat green card dari UNESCO. Menurut Bane, Kemenpar merespons dengan baik rekomendasi UNESCO terkait perbaikan tata kelola Geopark Kaldera Toba.

“Mengapresiasi kerja Menteri Pariwisata yang lebih sigap merespons, dan segera bekerja sejak isu pencabutan status Geopark Kaldera Toba mencuat,” kata Bane, Kamis 10 Juli 2025. 

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardana menyatakan pihaknya sudah menjalankan rekomendasi UNESCO agar Geopark Kaldera Toba kembali mendapat green card (kartu hijau).

Pada 30 Juni 2025, kata Menpar Widi, telah dilakukan uji coba jalur yang akan dilalui para asesor dari UNESCO, yang didampingi badan pengelola, Dinas Pariwisata, dan tim asesor tahun 2023 untuk memastikan upaya yang dilakukan sudah tepat sesuai rekomendasi UNESCO.

“Semua rekomendasi sudah ditindaklanjuti oleh pemprov, pengelola, dan kementerian/lembaga yang melekat. Kami juga berharap hasil asesmen akan merepresentasikan upaya Indonesia dengan positif. Kami yakin green card akan kami capai,” ungkap Menpar Widi.

Baca: Status Geopark Terancam, Penanaman Pohon Digalakkan di Sekitar Danau Toba

Menanggapi itu, Bane mengusulkan agar Kementerian Pariwisata menjadi leading sector pengelolaan geopark di Indonesia, yang saat ini berada di bawah Kementerian ESDM. Terlebih, jika Kemenpar berhasil menjadi motor yang mengembalikan status Geopark Kaldera Toba dari “yellow card” menjadi “green card”.

Pertimbangan lainnya, kata Bane, Kementerian Pariwisata lebih tepat menjadi leading sector pengelolaan kawasan geopark karena kesesuaian tugas dan fungsi. Namun, pengelolaan geopark harus mengutamakan untuk edu-wisata dan riset.

Bane mengingatkan, jangan sampai ada geopark lain di Indonesia yang mendapat yellow card dari UNESCO. Termasuk Geopark Belitung yang terdengar akan mendapat penilaian dari UNESCO dalam waktu dekat.

“Saya merasa perlu menyatakan, dan berharap Kementerian Pariwisata menjadi leading sector pengelolaan kawasan geopark,” ungkap Bane.

Ada empat rekomendasi perbaikan yang disampaikan UNESCO, yakni pertama, badan pengelola harus meningkatkan kegiatan edukasi berbasis riset. Kedua, harus segera dilakukan revitalisasi dan optimalisasi badan pengelola. Ketiga, harus dilaksanakan pembelajaran manajemen agar badan pengelola bisa memahami dan melaksanakan prinsip UNESCO GLOBAL Geopark (UGGp). Keempat, harus ada perbaikan visibilitas, yakni dengan pembangunan gerbang, monumen, dan panel interpretasi. 

Adapun UNESCO akan melakukan penilaian pada 21-25 Juli 2025, dengan tim penilai dari Portugal dan Korea Selatan. Kemenpar menghadirkan penerjemah untuk memastikan proses penilaian tersebut berjalan baik.

Hasil revalidasi Toba Caldera Unesco Global Geopark akan diajukan dan direkomendasikan ke UNESCO pada Sidang UNESCO Global Geopark September 2025 di Chile, dan UNESCO akan memutuskan hasilnya dalam sidang di pertengahan tahun 2026.