Polri Berkoordinasi dengan BSSN Terkait Kebocoran Data NPWP

Jakarta: Polri merespons kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang ramai diperbincangkan publik. Korps Bhayangkara disebut tengah berkomunikasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Kita juga menunggu dengan komunikasi dengan BSSN untuk melakukan forensik, seperti apa sih tipikal dan topologinya. Itu menjadi suatu hal penting untuk nanti arah penyelidikan," kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 24 September 2024.

Komunikasi juga disebut akan dijalin dengan beberapa kementerian/lembaga yang berkepentingan terkait peretasan data NPWP tersebut. Himawan mengatakan Polri tidak bisa bekerja sendiri menyelediki permasalahan di ruang siber.

"Maka harus kerja sama, baik itu dengan kementerian dan lembaga yang berpotensi maupun dengan pemilik data. Jadi, itu menjadi suatu hal yang penting dan menjadi suatu ekosistem untuk pengungkapan kasus. Jadi kerja sama itu menjadi suatu hal yang penting," ungkap jenderal bintang satu itu.
 

Baca Juga:  Anggota DPR Gemas Lihat Data Masyarakat Sering Bocor

Sebelumnya, enam juta data NPWP, termasuk di dalamnya NPWP milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menteri Kabinet Indonesia Maju, bocor. Data diperjualbelikan di dark web. Pelaku diduga seorang hacker, Bjorka.

Kabar ini pertama kali terdengar lewat media sosial X (Twitter). Akun pengamat siber dan ethical hacker Teguh Aprianto dengan handel @secgron kembali mengabarkan terjadinya kebocoran data masyarakat Indonesia.

"Sebanyak enam juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yang bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dan lain-lain," tulis Teguh, dilansir Medcom.id, Kamis, 19 September 2024.

"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku," tambah Teguh.