Yusril Diharapkan Jadi Katalis Percepat Pengesahaan RUU Perampasan Aset

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung penuh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra. Yusril menjanjikan percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

“Dengan janji tersebut kita mengapresiasi dan berharap hal tersebut dapat menjadi booster di teman-teman atau kawan-kawan kita di DPR untuk bisa mempercepat prosesnya,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 8 November 2024.

Pihaknya mengapresiasi sikap pemerintah yang memberikan lampu hijau atas RUU, tersebut. KPK berharap calon beleid itu segera dibahas karena dinilai mujarab untuk menyegah korupsi di Indonesia.

“Ya, sebagaimana yang sudah sering kita dengungkan, KPK mendorong pembahasan RUU Perampasan Aset, termasuk pembatasan uang kartal ini untuk menjadi salah satu prioritas dibahas di DPR,” ujar Tessa.

Yusril dengan pimpinan KPK pada Kamis, 7 November 2024. Mereka membahas tentang tindak lanjut RUU Perampasan Aset.
 

Baca: Tegaskan RUU Perampasan Aset Penting, Yusril: Harus di Luar Penyitaan Bukti

Dalam pertemuan itu, Yusril menjelaskan bahwa pemerintah sudah menyampaikan surat presiden kepada DPR untuk membahas RUU tersebut. Kini, Kemenko Kumham Imipas menunggu diundang untuk melakukan kajian.

“Kalau sudah disampaikan maka pemerintah tidak akan menarik,” kata Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta Selatan, Kamis, 7 November 2024.

Yusril berjanji pemerintah akan aktif melobi penyelesaian RUU tersebut. Dia juga akan mengoordinasikan dengan Kementerian Hukum untuk membahas isu dalam RUU Perampasan Aset.

“Kemenko yang mengoordinir Kementerian Hukum merupakan rumah untuk menggodok undang-undang. Akan kami koordinasikan demi terwujudnya kepastian hukum dan pertumbuhan ekonomi,” ucap Yusril.