Pansel Masih Tunggu Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Jakarta: Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim dan Dewas KPK) Yusuf Ateh membantah jika pendaftaran capim dan dewas KPK saat ini sepi peminat. Pansel Capim dan Dewas KPK periode 2024-2029 masih membuka kesempatan buat masyarakat yang ingin mendaftar.

Dia mengatakan, saat ini baru masa awal pendaftaran sehingga calon pendaftar masih banyak yang baru sekedar melakukan registrasi akun secara online terlebih dulu. Selain itu, Ateh menduga para calon pendaftar masih harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk mendaftarkan diri sebagai Capim maupun Calon Dewas KPK.

"Pendaftaran baru mulai, (calon pendaftar) sudah buat akun kok. Kan perlu menyiapkan dokumen. Nanti mendaftar melampirkan dokumen. Kan perlu waktu itu. Biasalah. Pokoknya tunggu saja. Tunggu saja. Percayalah," ujar Ateh di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dilansir Selasa, 2 Juli 2024.
 

Baca juga: Syarat Umur Disebut Jadi Penghalang Figur Potensial Daftar Capim KPK

Terpisah, Wakil Ketua Pansel Capim dan Dewas KPK Arif Satria mengatakan, sudah ada 318 yang mendaftar akun di system sampai Senin, 1 Juli pukul 10.00 WIB. Jumlah ini terdiri dari 10 orang sebagai capim, dan 16 orang mendaftar sebagai dewas.

"Rekapitulasi pendaftaran seleksi KPK per tanggal 1 Juli 2024 pukul 10.00, jumlah register akun sebanyak 318. Sampai pagi ini sudah ada 10 orang yang mendaftar sebagai calon Komisioner, dan 16 orang yang mendaftar sebagai calon Dewas KPK," kata Arif, melalui pesan singkat, Senin, 1 Juli 2024.

Pansel Capim dan Dewas KPK telah membuka pendaftaran sejak 26 Juni, dan akan menutup tanggal 15 Juli 2024. Selanjutnya, pansel memverifikasi berkas sesuai persyaratan. Pendaftar yang lolos akan diumumkan ke publik Rabu 24 Juli 2024.

Lalu, 10 nama yang memenuhi kriteria berdasarkan proses seleksi sebagai kandidat Pimpinan KPK dan 10 nama calon Dewas KPK akan diserahkan kepada Joko Widodo Presiden. Kemudian, nama-nama itu akan dikirim ke DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III.