Ketua Banggar DPR Said Abdullah. Dok Metrotvnews.com
Jakarta: Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mebeberkan sejumlah hal terkait Rancangan Undang-Undang (RUU APBN 2026. Said berharap pemerintah agar mengajukan angka angka asumsi ekonomi makro yang realistis. Namun tetap menginjeksikan harapan, bahwa perekonomian nasional bisa tumbuh inklusif.
"Demikian halnya dengan kebijakan fiskal, bisa lebih adaptif, komprehensif dan bisa dijalankan secara efektif," kata Said, Kamis, 21 Agustus 2025.
Ia mengungkapkan dunia menghadapi tantangan yang tidak mudah, namun IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia di 2026 pada angka yang lebih baik, di angka 3 persen dan perkiraan tahun ini 2,8 persen. Perekonomian negara-negara developing economies tahun depan diperkirakan tumbuh 3,9 persen dan tahun ini 3,7 persen.
"Jadi semestinya proyeksi ini memberikan peluang perekonomian nasional tahun depan bisa lebih baik dari tahun ini," ujar Said.
Menurut dia, Indonesia harus mengubah pola pikir dengan menempatkan setiap krisis sekecil apa pun sebagai peluang mengubah tatanan ekonomi. Kecepatan merespons dan mengubah tatanan untuk meloncat lebih tinggi menandakan indonesia punya jawaban jawaban menghadapi krisis.
Ia menerangkan tren proteksionisme imbas perang dagang harus cepat bisa kita jawab dengan kemandirian pangan dan energi. Indonesia tidak cukup hanya dengan mengandalkan strategi bertahan dengan membuka fiskal ekspansif melalui defisit APBN.
"Kita perlu mengombinasikannya dengan strategi kebijakan ofensif dalam membangun ketahanan energi dan pangan. India memiliki strategic petroleum reserve. Kita apa? Itu yang harus kita jawab," ujar Said.
Beruntung, kata said, pada kuartal 1 2025 ini sektor pertanian tumbuh 10,52 persen dan sektor peternakan tumbuh 8,8 persen. Ini permulaan yang baik di awal pemerintahan Presiden Prabowo. Capaian ini hendaknya terus ditingkatkan ditahun tahun mendatang dalam arsitektur kebijakan yang lebih strategis.
Visi perdagangan internasional harus lebih mampu menjawab kebutuhan mitra dagang. Diplomasi perdagangan harus adaptif, dan merespon tuntutan dengan cepat.
"Perdagangan internasional harus lebih ekspansif, tidak bergantung pada Tiongkok dan Amerika Serikat, yang berakibat kita mudah terseret dalam medan konflik dagang yang merugikan, dan sulit keluar dari pusaran itu," ungkap Said.
Perang dagang dan konflik geopolitik mengendurkan urat nadi investasi dan perdagangan global. Pertumbuhan investasi didalam negeri pada kuartal I 2025 hanya tumbuh 2,12 persen.
"Kita berharap tidak semakin terkoreksi pada kuartal berikutnya karena investor lebih memilih wait and see dan memarkir modalnya pada asset safe haven seperti emas, dan mata uang global yang dianggap lebih stabil," terang Said.
Namun situasi ini bisa dibaca sebagai peluang, dengan demikian pemerintah harus menyiapkan strategi investasi lebih komprehensif. Tujuannya meyakinkan investor bahwa modal yang mereka injeksikan ke Indonesia menjanjikan imbal hasil yang sangat menarik, terutama pada sektor riil. Tujuannya, mendorong permintaan dan menyerap lapangan kerja baru.
Bila dicermati, kata Said, perkembangan kurs rupiah terhadap USD cenderung terdepresiasi. Disatu sisi hal ini memberi peluang kenaikan devisa jika ekspor kita ekspansif, Sebaliknya bisa berdampak biaya mahal terhadap produk produk impor.
Ia menyebut pemerintah dan Bank Indonesia perlu memikirkan strategi untuk mematok asumsi nilai tukar yang lebih moderat, termasuk perlunya perluasan pembayaran internasional yang tidak semata mata bertumpu pada USD.
"Seperti yang berulang kali kami ingatkan, perlu kita perluas local currency dalam transaksi ekspor-impor dengan mitra dagang strategis," kata Said.
Ia meneilai pemerintah perlu mengembangkan strategi pendanaan baru, agar dana pihak ketiga di perbankan lebih menggerakan sektor riil dan tidak terserap banyak pada SBN. Dengan imbal hasil SBN yang terus menjanjikan, dengan sendirinya menjadi pesaing perbankan menyerap dana masyarakat.
Ia menyebut nasabah kelas kakap akan lebih tertarik ke SBN ketimbang memarkir uangnya di deposito. Demikian halnya perbankan, lebih senang membelanjakan DPK ke SBN ketimbang kredit sektor riil yang beresiko.
"Kami yakin Saudari Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia memiliki cara untuk itu," ujar Said.
Ia menjelaskan dinamika perekonomian dan geopolitik cepat berubah, berdampak pada volatilitas pasar keuangan dan perekonomian. Kebijakan ekonomi harus cepat, luwes, dan menjawab persoalan. Kebijakan fiskal dan moneter harus terintegrasi menjadi navigasi yang jelas, dan jangan membuat keragu raguan para pelaku ekonomi, serta yang paling penting menjaga kepentingan nasional.
Pemerintah menargetkan pendapatan negara pada RAPBN 2026 sebesar Rp. 3147,7 triliun, atau naik Rp. 282,2 triliun dari target 2025. Sumbangsih kenaikan dari penerimaan perpajakan dari target 2025 sebesar Rp. 2.387,3 triliun menjadi Rp. 2.692 triliun.
"Kami mendukung kenaikan penerimaan perpajakan ini. Namun Pimpinan Banggar mengingatkan pemerintah agar tidak menaikkan tarif pajak, apalagi kondisi perekonomian rakyat tidak baik baik saja," ungkap Said.
Berkurangnya dana transfer ke daerah dan desa dari Rp919 triliun pada 2025 dan turun drastis sebesar Rp269 triliun menjadi Rp650 triliun pada RAPBN 2026 berpotensi menghambat pelayanan publik dan pembangunan di daerah. Sekaligus, memaksa pemerintah daerah membuat kebijakan kebijakan baru yang rentan menaikkan perpajakan daerah yang pada akhirnya membebani rakyat.
"Selain itu, penguatan anggaran dan fiskal daerah merupakan bagian dari mandat otonomi daerah yang ada di konstitusi kita," beber Said.
Pemerintah dinilai perlu memperbarui data kemiskinan seiring dengan perubahan angka Purchasing Power Parity (PPP), sebagaimana yang telah dilakukan oleh Bank Dunia. Pemutakhiran data ini penting untuk mendapatkan data kemiskinan yang akurat sebagai pijakan perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan pada tahun tahun mendatang.
Pimpinan Banggar mengingatkan kembali kepada pemerintah, berbagai program besar seperti MBG, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan lain lain harus menjadi game changer, program yang bisa mengubah keadaan menjadi lebih baik.
"Jangan sampai kita wasting time dan kehilangan sumber daya sia sia. Kuncinya pada tata kelola yang akuntabel, transparan dan partisipatif," pungkas Said.
Streaming