DPR Mulai Pembahasan Reformasi Penegak Hukum

Jakarta: Panitia Kerja (Panja) Reformasi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Komisi III DPR RI menggelar rapat perdana dengan menghadirkan para ahli untuk menyerap masukan awal terkait agenda reformasi penegakan hukum.

Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan sejumlah isu yang sempat berkembang di masyarakat.

Habiburokhman menyebut ketentuan Polri berada di bawah presiden telah diatur secara jelas dalam Ketetapan MPR Tahun 2000. Menurut dia, ketentuan tersebut merupakan bagian dari amanat reformasi yang masih berlaku hingga saat ini.

“Komitmen tersebut telah disampaikan secara tegas dan sejalan dengan amanat reformasi,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 2 Desember 2025.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Menurut Habiburokhman pengaturan tersebut merupakan hasil evaluasi dari praktik sebelumnya dan bertujuan memperkuat tata kelola kepolisian dalam sistem ketatanegaraan.

"Jadi komitmen itu saya pikir tegas disampaikan Pak Prabowo ya dan memang sesuai dengan amanat reformasi," jelasnya.

Rapat perdana Panja Reformasi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan ini menghadirkan dua narasumber ahli, yakni Suparji Ahmad dan Barita Simanjuntak. Masukan dari para ahli diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan langkah reformasi lembaga penegak hukum ke depan.