Kapolda NTT Dorong Penegakan Hukum yang Tegas dan Menyejukkan

Kupang: Suasana berbeda terasa di Bandara El Tari, Kupang, Rabu, 22 April 2026, saat kedatangan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI. Kunjungan ini menjadi momentum untuk melihat langsung dinamika penegakan hukum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi III DPR Habiburokhman ini bagian dari fungsi pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum di daerah.

Dalam rangkaian pemaparan dan dialog, sejumlah isu krusial menjadi pembahasan, mulai dari tindak pidana perdagangan orang, kekerasan seksual, narkotika, hingga korupsi. Di tengah kompleksitas tersebut, pendekatan penegakan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara ketegasan dan nilai kemanusiaan menjadi sorotan.
 

Kapolda NTT Irjen Rudi Darmoko menegaskan arah kebijakan yang diterapkan di wilayahnya menitikberatkan pada penegakan hukum yang berkeadilan dan dekat dengan masyarakat.

"Arah kebijakan yang saya dorong di Polda NTT adalah memastikan penegakan hukum berjalan seimbang, tegas, namun tetap menjunjung nilai kemanusiaan. Bagi saya, penegakan hukum bukan sekadar soal keras atau tidak, melainkan bagaimana kehadirannya benar-benar dirasakan sebagai pelindung dan pengayom masyarakat," kata Rudi Darmoko dalam keterangan pers dikutip, Kamis, 23 April 2026.

Pendekatan tersebut dinilai mampu menciptakan suasana yang lebih kondusif serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Penegakan hukum tidak lagi dipandang semata sebagai tindakan represif, tetapi juga sebagai upaya menghadirkan rasa aman yang menyeluruh.


Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Nusa Tenggara Timur (NTT). (Dokumentasi/ Istimewa)

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda NTT, Kombes Henry Novika Chandra, menambahkan bahwa kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar lembaga.

"Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi kami untuk memperkuat sinergi dengan lembaga legislatif. Kolaborasi yang solid diyakini akan semakin memperkuat upaya harkamtibmas serta mendorong penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan di NTT," jelas Henry.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi III DPR RI juga menekankan pentingnya percepatan implementasi sistem hukum modern pasca penerapan KUHP dan KUHAP baru, termasuk penguatan transparansi anggaran serta efektivitas program prioritas di daerah.

Kunjungan ini mencerminkan upaya bersama dalam memastikan penegakan hukum berjalan optimal, sekaligus menghadirkan pelayanan yang lebih humanis kepada masyarakat. Dari Kupang, terlihat bagaimana kepemimpinan yang terarah mampu memperkuat harkamtibmas serta menghadirkan rasa aman yang semakin nyata di tengah masyarakat.