Mendagri Minta Kepala Daerah Hati-hati Terbitkan Obligasi

Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah berhati-hati jika ingin menerbitkan obligasi. Langkah itu harus diperhitungkan dengan matang. 

"Kalau Kemendagri sendiri berpendapat, obligasi ini harus hati-hati betul karena ini kan menyangkut berutang, menerbitkan surat utang," ujar Tito, dilansir dari Antara, Selasa, 15 September 2026. 

Dia mengatakan bahwa penerbitan obligasi perlu mempertimbangkan kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang, sehingga tidak membebani pemeritahan berikutnya. Tito menuturkan dirinya kerap menerima keluhan dari kepala daerah terkait beban utang yang dibuat oleh pemerintahan sebelumnya.

"Prinsipnya jangan sampai menimbulkan beban bagi kepala daerah yang baru. Banyak sekarang kepala daerah yang yang curhat ke saya, mereka harus menanggung utang yang dibuat oleh pemerintahan sebelumnya," ujar Tito.

Dia menilai utang daerah dapat dibenarkan apabila dialokasikan untuk kegiatan produktif yang mampu menghasilkan pemasukan. Utang tersebut tidak hanya harus dapat membiayai pengembalian pinjaman, tetapi juga harus mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Sebagai contoh, skema ini dapat diterapkan pada pembangunan rumah sakit yang dikelola sebagai badan layanan umum daerah (BLUD) karena berpotensi menghasilkan keuntungan. Namun, Tito mengingatkan agar penerbitan obligasi tidak digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang tidak produktif. 

"Kalau nanti dia membangun yang tidak produktif dan kemudian menimbulkan beban kepada kepala daerah berikutnya, wah itu harus hati-hati," kata Tito.


Ilustrasi. Foto: dok. MI. 

Lebih lanjut, mantan kapolri itu mengingatkan risiko tersebut bagi daerah dengan kemampuan keuangan rendah. Tambahan utang melalui penerbitan obligasi disebut dapat memperberat beban keuangan daerah.

"Bayangkan kalau seandainya dia punya kemampuan rendah, sudah ada utang, suruh mengeluarkan obligasi lagi, tambah berat bagi kepala daerah berikutnya. Nanti tekor," kata Tito.