Komisi II Pastikan Tatib DPR tak Serampangan Copot Pejabat Negara

Jakarta: Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, memastikan tata tertib (tatib) DPR tak akan serampangan melakukan evaluasi performa kinerja pejabat negara yang bisa berdampak pada sanksi pencopotan. Ia menegaskan ada mekanisme yang jelas terkait evaluasi pejabat ini.

Ia mengungkapkan, alat kelengkapan dewan (AKD) akan melakukan rapat evaluasi secara komprehensif dan menyampaikan berita acara evaluasi kepada pimpinan DPR. Setelah itu, hasilnya akan diberikan kepada presiden untuk ditindaklanjuti.

“Tugas kami menyampaikannya ke pimpinan (DPR), nanti pimpinan lah yang menyampaikan kepada presiden. Tugas kami hanya melakukan evaluasi, nanti yang akan mengambil sikap adalah presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan,” ujar Rifqinizamy dalam Podcast Orator Fraksi Partai NasDem DPR RI, Jumat, 14 Februari 2025.

Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I (Kabupaten Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, dan Tapin) itu mengungkapkan, substansi evaluasi yang disasar yakni tentang kinerja yang buruk, hingga dugaan penyimpangan perilaku pejabat negara.

“Tugas AKD, dalam hal ini komisi yang dulu mem-fit and proper, hanya melakukan evaluasi. Dalam evaluasi kan kami memiliki sejumlah fakta, data terkait dengan kinerja mereka. Bahkan penyimpangan perilaku, misalnya,” ungkap Rifqinizamy.
 

Baca juga:  Pelantikan Stafsus Dikritik, Wamensesneg: Secara Aturan Dimungkinkan

Tetapi, rapat evaluasi juga membuka ruang bagi pejabat negara untuk memberikan klarifikasi terhadap penilaian kinerja dan informasi yang mengemuka di ruang publik. Rapat evaluasi menjadi ruang dialogis antara pejabat negara dan wakil rakyat.

“Tapi kalau fakta itu kita ungkapkan, dengan bukti dan seterusnya, dan beliau harus kita kasih waktu klarifikasi dong, lalu kita bikinlah berita acara evaluasi,” tambahnya.

Menurutnya, presiden akan menindaklanjuti secara proporsional seperti memberikan peringatan, teguran, hingga pencopotan. Tetapi, Rifqinizamy menegaskan bahwa kewenangan tersebut sepenuhnya berada di tangan presiden.

Untuk itu, ia menegaskan bahwa informasi simpang siur di tengah masyarakat tentang tata tertib DPR yang dapat langsung mencopot pejabat negara, merupakan informasi yang keliru. Untuk itu, Rifqinizamy meminta publik tak perlu khawatir.

“Jangan juga berpikir ketika kami mengadakan rapat evaluasi, sama dengan kami beralih profesi dari anggota DPR sebagai malaikat pencabut nyawa, jangan gitu dong. Kita juga pasti akan melakukan secara proporsional dan profesional,” ungkapnya.