Legislator Tegaskan Program MBG Tak Ganggu Pendidikan Gratis di Papua

Jakarta: Anggota DPR Yan Mandenas merespons demonstrasi menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan murid jenjang SMP, SMK, dan SMA di Papua. Dia menjelaskan MBG tak mengganggu pendidikan gratis karena sumber anggaran berbeda. 

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan MBG dibiayai sepenuhnya dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sedangkan tuntutan para murid di Papua soal sekolah gratis dibiayai daro dana otonomi khusus (otsus) atau anggaran pendapatan dan belanjsa daerah (ABPD).

“Sedangkan untuk tuntutan para murid terkait sekolah gratis, ini sudah terakomodir di dalam alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus)," kata Yan saat dikutip dari Media Indonesia, Selasa, 18 Februari 2025.

Eks Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Otonomi Khusus Papua itu menjelaskan pendidikan gratis di Bumi Cenderawasih tertuang Pasal 34 ayat (3) huruf e angka (2) huruf a dan Pasal 36 ayat (2) huruf a UU Otsus Papua. Salah satu sumber anggaran yang diamanatkan didalam UU Otsus ialah pembiayaan pendidikan di Papua sekurang-kurangnya 30 persen.

Dalam aturan tersebut, kabupaten kota di Papua mendapat 80 persen alokasi dana otsus. Sedangkan provinsi hanya 20 persen.

“Rata-rata kabupaten itu, paling rendah mendapat Rp 140 miliar per tahun, sehingga tidak ada alasan bagi bupati dan wali kota untuk tidak mengalokasikannya ke bidang pendidikan, dengan memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah, sehingga para murid orang asli Papua itu bisa menempuh pendidikan gratis mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA/SMK,” ungkap dia.
 

Baca juga:  Soal Demo Tolak MBG di Papua, Istana: Tinggal Bilang 'Kami Gak Usah Dikasih'

Dia menilai, jika menghitung jumlah pelajar sekolah di seluruh Papua, maka anggaran yang diperlukan masih cukup untuk biaya pendidikan gratis. Diharapkan Otsus dipindahkan dari provinsi ke kabupaten/kota agar kepentingan pendidikan dan kesehatan itu bisa terakomodir.

“Jadi, saya harap, siswa-siswi di Papua jangan sampai diprovokasi untuk melakukan aktivitas demo yang bukan murni karena kemauan mereka tetapi karena ditunggangi oleh kepentingan elit politik tertentu,” sebut dia.

Program MBG, tambah Mandenas, merupakan bentuk perhatian ekstra dari Presiden Prabowo untuk menjamin keberlangsungan hidup generasi emas Indonesia. Terutama, generasi Papua dimasa yang akan datang.

“Demikian, dari sisi pertumbuhan SDM, mereka mendapat asupan gizi yang baik, berkembang dengan baik dan suatu saat SDM itu akan kembali membangun daerahnya, kelompoknya, keluarganya dan dirinya,” ujar dia.

Oleh karenanya, Mandenas berharap program MBG dan pendidikan gratis tidak dibenturkan.
Sebaliknya, dana Otsus yang sudah diberikan pemerintah pusat selama ini dapat dimaksimalkan dan digunakan tepat sasaran, lebih khusus diprioritaskan untuk pendidikan dan pelayanan kesehatan.

“Saya harap aktivitas demo yang sifatnya provokatif seperti ini jangan sampai terus menerus muncul ke permukaan dan membangun opini yang tidak benar dan membingungkan rakyat di Papua. Sebab, sudah jelas bahwa alokasi MBG itu dari ABPN dan alokasi pendidikan gratis itu dari dana Otsus di Papua,” kata dia.

Mandenas meminta para murid, orang tua murid dan masyarakat di Papua memberi perhatian kepada para kepala daerah terpilih untuk konsisten melaksanakan pendidikan gratis melalui pembiyaan Otsus.

“Kalau ada aturan yang menghambat dana Otsus biayai pendidikan dan kesehatan, tolong beritahu kami agar meminta pemerintah pusat untuk merevisi aturannya sehingga mempermudah atau memberikan keleluasaan dalam pembiayaan dua program strategis di Papua dari sumber dana Otsus,” tutup Yan.