Peran Polri di Bidang Pangan Dibutuhkan Percepat Swasembada

Jakarta: Peran Polri dinilai tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Korps Bhayangkara dibutuhkan dalam mendukung program swasembada pangan, khususnya jagung nasional yang dicanangkan pemerintah.

Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R. Haidar Alwi, menyebut kontribusi Polri dalam pembangunan sektor pertanian, terutama memastikan rantai distribusi dan keamanan pangan berjalan lancar. Keterlibatan Polri disebut bentuk nyata kolaborasi antarinstansi demi kesejahteraan rakyat.

"Polri tidak lagi hanya identik dengan penegakan hukum. Kini mereka terlibat aktif dalam mendukung pembangunan, termasuk pertanian. Peran ini sangat penting untuk menjamin keberhasilan program swasembada jagung Indonesia," kata Haidar Alwi dalam keterangannya, Sabtu, 2 Agustus 2025,

Menurut Haidar, peran lintas sektor, termasuk Polri, sangat dibutuhkan dalam  mewujudkan swasembada jagung dan menjaga keadilan pangan. Terlebih, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan jagung nasional terus meningkat seiring dengan pertumbuhan industri pakan ternak dan konsumsi rumah tangga. 

Pemerintah juga menargetkan swasembada jagung dapat tercapai secara penuh pada 2027. Dalam hal ini, Haidar menilai Polri telah banyak membantu mengatasi berbagai tantangan dalam sektor pertanian, seperti pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, penanggulangan mafia pangan, hingga pengamanan lahan pertanian dari praktik-praktik ilegal.
 

Baca juga:  Polri Gandeng Kejagung Usut Pidana Oplosan Beras PT Food Station

"Kita tahu banyak lahan pertanian yang terancam alih fungsi atau dikuasai pihak-pihak tertentu. Polri hadir sebagai garda depan menjaga agar petani tetap memiliki akses atas tanah dan sarana produksi," ujar Haidar.

Selain itu, Haidar menyoroti peran Polri dalam mendampingi petani melalui program-program kemitraan. Salah satunya, kerja sama Polri dengan kementerian terkait untuk pendampingan petani jagung di wilayah sentra produksi.

"Polri juga berkontribusi dalam edukasi petani melalui Bhabinkamtibmas yang bertugas di desa. Ini sangat strategis karena menyentuh langsung masyarakat di tingkat akar rumput," ungkap Haidar.

Haidar menekankan pentingnya keberlanjutan dukungan dari institusi Polri, terutama dalam konteks pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan anggaran bantuan pertanian. Ia mengajak Korps Bhayangkara untuk tetap menjadi pengawas yang netral dan profesional.

"Kita butuh institusi yang tegas tapi juga berempati. Polri harus mampu menjaga keadilan bagi petani agar program swasembada jagung ini benar-benar berpihak kepada rakyat kecil," ujar Haidar.

Keberhasilan swasembada jagung, kata Haidar, bergantung pada stabilitas sosial dan keamanan wilayah pedesaan. Dalam hal ini, Polri memiliki peran vital menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas pertanian.

"Petani butuh rasa aman. Mereka harus bisa bekerja tanpa takut konflik lahan, pencurian hasil panen, atau intimidasi. Polri bisa menjamin itu," ucapnya.

Peran Polri juga penting dalam mengatasi kendala distribusi hasil panen. Di beberapa daerah, Polri terlibat aktif mengawal distribusi jagung agar tidak terhambat oleh spekulan atau tengkulak yang merugikan petani. Ketika distribusi lancar dan aman, maka harga jagung menjadi lebih terkendali.

"Jagung bukan hanya soal pertanian, tapi juga menyangkut ekonomi, industri, bahkan politik pangan nasional. Karena itu, Polri punya kepentingan untuk terlibat secara aktif," kata Haidar.

Kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun diacungi jempol, karena menunjukkan terobosan luar biasa dalam menghadapi kejahatan pangan. Listyo disebut bukan hanya memimpin institusi keamanan, tapi sudah menjadi bagian dari solusi atas masalah struktural bangsa dan program Presiden Prabowo. 

"Salah satunya adalah ketahanan pangan. Beliau melampaui pendahulunya, melampaui peran tradisionalnya. Dan itu luar biasa. Perlu diapresiasi. Semoga semua instansi bisa mencontoh semangat ini," ungkap Haidar.