Kenaikan Gaji PNS Dinilai Tak Mampu Kerek Daya Beli Masyarakat

Jakarta: Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan daya beli untuk kelompok Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengalami kenaikan gaji sebesar delapan persen, hanya sedikit mendorong daya beli masyarakat.
 
Hal ini dengan asumsi target dari inflasi sebesar tiga persen di tahun ini. Sehingga kenaikan dari gaji pertumbuhannya relatif sedikit di atas proyeksi dari kenaikan inflasi di 2024.
 
"Namun kalau kita bicara konteks daya beli secara keseluruhan, sebenarnya kebijakan menaikkan gaji ASN, tidak akan terlalu berdampak terutama kalau kita lihat konteks proporsi pekerjaan ASN terhadap total tenaga kerja yang relatif masih kecil atau berada di kisaran angka lima persen terhadap total angkatan kerja saat ini," kata Yusuf saat dihubungi, Minggu, 7 Januari 2024.
 
Jika ditarik ke belakang, pemerintah sebenarnya sudah relatif lama ingin menaikkan gaji ASN. Namun di periode tiga tahun sebelumnya, rencana ini belum juga terealisasi secara penuh. Sehingga, pemerintah ingin merealisasikan janji yang sudah disampaikan sebelumnya.
 
"Apalagi APBN tahun ini merupakan APBN terakhir dari masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo di periode kedua. Sehingga menurut saya memang ada program-program yang akan segera direalisasikan termasuk di dalamnya program untuk meningkatkan gaji ASN ini," kata Yusuf.

Baca juga: Kenaikan Gaji ASN Jelang Pemilu Munculkan Kecurigaan Pemilu Tidak Netral
 

Kebijakan populis menjelang pemilu

 
Dalam konteks tahun politik, menurut Yusuf, memang pada studi literatur menyebut incumbent berpeluang untuk melakukan manipulasi kebijakan.
 
Hal ini memiliki kecenderungan menguntungkan mereka ataupun pihak-pihak yang terkait dengan mereka terutama di tahun politik.
 
"Terlepas dari studi tersebut, menurut saya kebijakan populis sudah dapat dibaca oleh voters terutama dari kalangan ASN. Sehingga penilaian dari ASN akan bersifat independen," tutur dia.
 
"Saya pikir tidak akan terlalu berdampak terhadap preferensi memilih oleh para ASN, terutama dilihat dari kebijakan kenaikan gaji ASN di tengah tahun politik," sambung Yusuf.