Kenaikan Gaji ASN Jelang Pemilu Munculkan Kecurigaan Pemilu Tidak Netral

Jakarta: Pengamat Politik Citra Institute, Efriza, menyebut kenaikan gaji PNS di era Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang dilakukan di tahun-tahun pemilu menimbulkan polemik di masyarakat. Polemik lahir dikarenakan waktu penetapan kenaikan gaji terjadi di masa pemilu sehingga muncul asumsi ketidaknetralan pemerintah pada pilpres ini. 

“Jika dicermati memang tujuannya untuk membangun reformasi birokrasi dan kesejahteraan pegawai. Hanya saja, keputusan ini akan menimbulkan polemik di masyarakat, utamanya dua hal yaitu pertama waktunya dan terhadap ketidaknetralan pemerintah di Pilpres ini,” tegas Efriza kepada Media Indonesia, Kamis, 4 Januari 2024.  

Menurutnya, kenaikan gaji PNS bisa dilakukan setelah Pemilu 2024. Karena saat ini pemerintah tengah menunggu regulasi turunan yang tengah disiapkan.  

“Sebab Gaji PNS ini diturunkan menjelang Pemilu 2024 meski dalam implementasinya masih menunggu regulasi turunannya, namun memungkinkan waktunya secepatnya,” tambahnya. 

Intinya, kata Efriza, memang serangkaian kebijakan yang baik harus dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan dukungan parlemen untuk kepentingan masyarakat. Tetapi permasalahan hadir karena kebijakan naik gaji PNS terjadi menjelang pemilu. 

Menurutnya, pemerintah sulit mendudukkan dua kepentingan yang berbeda tanpa bisa melepaskan keterpengaruhannya satu dan yang lainnya, seperti antara kepentingan dari keputusan dan kebijakan pemerintah yang baik bagi masyarakat dan dukungan pemerintah terhadap pasangan Prabowo-Gibran. 

“Prabowo-Gibran ini tentunya memungkinkan akan dapat sentimen positif, memungkinkan kenaikan elektabilitas, sebab pasangan ini dianggap representasi dari pemerintahan saat ini. Mereka juga mendeklarasikan melanjutkan kebijakan Jokowi saat ini. Sisi lain, Gibran adalah anak biologisnya Presiden Jokowi,” ungkapnya. 
 

Baca juga:  Penaikan Gaji PNS di Era Jokowi Sarat Nuansa Politis

Sudah barang tentu, kata Efriza, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi akan menggiring opini sebagai bentuk turut campurnya pemerintahan Jokowi untuk pemenangan pasangan Prabowo-Gibran. 

Intinya, kata Efriza, jika Jokowi melakukan politik berupa kenaikan kesejahteraan masyarakat dengan Gaji PNS, lalu kenaikan tunjangan Anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos), maka tidak bisa diabaikan persepsi turut campurnya pemerintah untuk membantu memenangkan pasangan nomor dua. 

Di sisi lain, Efriza menilai PNS memiliki hak memilih meski harus tetap netral. Hanya saja, PNS saat ini tidak bisa digerakkan oleh pemerintah, seperti zaman orde baru. 

“Sehingga kebijakan pemerintah saat ini memengaruhi kesejahteraan PNS tapi diyakini tidak serta merta PNS akan lalu memberikan dukungan kepada Prabowo-Gibran. Sebab faktor moral dan perilaku tidak etis dari Gibran sebagai anaknya Presiden masih menjadi polemik di masyarakat, ini juga menjadi catatan dan penilaian dari PNS yang akan memilih,” ujarnya. 

“Jadi kebijakan dan keputusan pemerintah itu baik, karena itu didukung oleh Parlemen. Hanya saja waktunya menjelang pencoblosan pemilu dan endorse Jokowi terhadap pasangan Prabowo-Gibran, yang juga akan memicu polemik,” tambahnya. (Yakub Pryatama Wijayaatmaja)