Logo PKB. Foto: Medcom.id.
Fachri Audhia Hafiez • 28 July 2024 08:24
Jakarta: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merekomendasikan pemisahan pemilihan presiden (pilpres) dengan pemilihan legislatif (pileg). Sikap partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu dikritik.
"Jadi saya kira parpol seperti PKB ini jangan langsung ngegas membuat rekomendasi," kata peneliti bidang legislasi Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus kepada Medcom.id, Minggu, 28 Juli 2024.
Dia memita PKB tak tergesa-gesa mengambil sikap. Rekomendasi yang dikeluarkan harus berdasarkan evaluasi yang matang.
"Pastikan melakukan evaluasi menyeluruh sebelum memunculkan rekomendasi," ungkap dia.
Lucius juga meminta pengubahan sistem pemilu serentak jangan hanya berdasarkan dua pengalaman, yaitu pada 2019 dan 2024. Sebab, pemisahan itu juga mengharuskan merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Dia menilai penyebab masyarakat lebih fokus ke pilpres daripada pileg juga disebabkan oleh partai politik (parpol). Sebab, parpol juga sama dengan masyarakat.
"Ya parpol-parpol sendiri tampaknya juga fokus pada Pilpres sehingga tidak memaksimalkan Pileg saat berkampanye. Bagaimana tidak tenggelam pilegnya jika parpol-parpol fokusnya justru ke Pilpres?" sebut dia.
Parpol dinilai fokus pada figur capres-cawapres untuk mendapatkan efek ekor jas. Padahal, efek tersebut dinilai tak terlalu dirasakan karena terlalu banyak parpol pengusung capres-cawapres.
"Hanya parpol yang afiliasinya langsung kepada capres-cawapres yang jelas-jelas mendapatkan efek elektoral dari capres-cawapres," ucap Lucius.