Korupsi Haji, KPK Selisik Proses Pembagian Kuota Tambahan untuk Biro Jasa

Jubir KPK Budi Prasetyo/Metro TV/Candra

Korupsi Haji, KPK Selisik Proses Pembagian Kuota Tambahan untuk Biro Jasa

Candra Yuri Nuralam • 12 August 2025 22:13

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum bisa membeberkan harga yang ditawarkan para biro jasa, untuk bisa mempercepat perjalanan haji. Biaya ini berkaitan dengan kasus dugaan rasuah terkait penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag).

“Untuk harga yang dipatok oleh para biro perjalanan haji kepada jamaah itu berbeda-beda,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Selasa, 12 Agustus 2025.

Budi mengatakan biaya yang dipatok para biro jasa merupakan hak mereka. Perbedaan bergantung pada fasilitas ke jemaah.

“Tentu juga bergantung pada fasilitas yang ditawarkan masing-masing,” ucap Budi.
 

Baca: Dalang Kasus Korupsi Kuota Haji Dicari KPK

KPK menyelisik proses pembagian kuota tambahan untuk para biro jasa. Kemungkinan adanya pemberian uang untuk mendapatkan jatah kuota lebih banyak didalami.

Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Indonesia sejatinya diberikan 20 ribu tambahan kuota untuk mempercepat antrean haji.

Dari total itu, pemerintah harusnya membaginya dengan persentase 92 persen untuk haji reguler, dan delapan persen untuk khusus. Namun, sejumlah pihak malah membaginya rata yakni masing-masing 50 persen.

Dalam kasus ini, KPK sudah banyak memeriksa pejabat di Kemenag. Lalu, pihak penyedia jasa travel umroh juga dimintai keterangan, salah satunya Ustaz Khalid Basalamah.

KPK rampung memeriksa Yaqut Cholil Qoumas pada Kamis, 7 Agustus 2025. Dia bersyukur bisa memberikan klarifikasi atas dugaan rasuah di tahap penyelidikan, terkait permasalahan kuota haji pada 2024.

“Alhamdulillah saya berterima kasih akhirnya saya mendapatkan kesempatan, mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada proses haji tahun 2024 yang lalu,” kata Yaqut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 7 Agustus 2025.

Yaqut tidak menghitung total pertanyaan yang dicecarkan penyelidik KPK kepadanya. Eks Menag itu juga enggan menyampaikan materi pemeriksaan, karena khawatir mengganggu KPK.

“Terkait dengan materi saya tidak akan menyampaikan ya, mohon maaf kawan-kawan wartawan,” ucap Yaqut.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com
Viral!, 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
(M Sholahadhin Azhar)