Kemendikdasmen Menargetkan Implementasi PJJ di Seluruh Provinsi Mulai 2026

Jakarta: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menargetkan implementasi pendidikan jarak jauh (PJJ) di setiap provinsi diberlakukan tahun depan. Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK), Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin.

"Sesuai timeline, replikasi PJJ di provinsi di tahun ajaran 2026/2027," ungkap Tatang saat dihubungi, Ssenin, 18 Agustus 2025.

Tatang menuyebut dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi dengan dinas provinsi terkait dengan pelaksanaan PJJ. Ada beberapa tahapan yang perlu dilalui sebelum melakukan replikasi di tingkat provinsi.

"Di samping aspek substansi, konten, regulasi dan kesiapan daerah akan menjadi pertimbangan," ujar Tatang. 

Kemendikdasmen telah menyiapkan peta jalan pelaksanaan PJJ yang rencananta diimplementasikan di setiap provinsi di Indonesia. Langkah ini bertujuan mengurangi anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) jenjang pendidikan menengah.

Pascauji terap pelaksanaan PJJ di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), Malaysia, Kemendikdasmen menargetkan implementasi program PJJ dapat dilakukan secara lebih luas.

"Jadi, secara bertahap program Pendidikan Jarak Jauh ini tidak hanya di sekolah Indonesia di luar negeri saja seperti di SIKK, tetapi juga di sekolah-sekolah lainnya di Indonesia," ujar Tatang.
 

Baca juga: Pidato Presiden Dinilai Peta Jalan Memajukan Pendidikan Indonesia

Sesuai peta jalan penerapan kebijakan PJJ, lanjut Tatang, saat ini pemerintah sedang mempersiapkan dan mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelaksanaan PJJ. Selain itu, pemerintah melakukan rangkaian sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang PJJ.  

"Targetnya, setiap satu provinsi nanti akan memiliki satu sekolah induk yang membuka program Pendidikan Jarak Jauh, sehingga anak-anak yang tidak bisa sekolah tatap muka karena berbagai kondisi seperti atlet, atau karena harus bekerja, dan sebagainya bisa tetap mendapatkan layanan pendidikan," kata Tatang.

Menurut Tatang, pada 2025 ini, uji terap akan menyasar 100 murid. Angka ini diharapkan dapat bertambah secara signifikan pada 2027. 

"Pada 2027, pemerintah daerah (Pemda) pada 34 provinsi diharapkan dapat mereplikasi program Pendidikan Jarak Jauh. Dengan jumlah minimal 100 murid per provinsi, maka diestimasikan akan ada 3.400 murid yang dapat mengakses Pendidikan Jarak Jauh pada tahun 2027," ujar Tatang.

Pada 2028, pemerintah daerah diharapkan menjadi lebih proaktif dalam menyelenggarakan PJJ, dengan demikian dapat semakin menjangkau ATS. "Pada 2029, diharapkan ada sekolah jarak jauh nasional," tambah Tatang.
 

Baca juga: Prabowo Janji Bangun Sekolah Garuda hingga Tambah SMA Taruna Nusantara ke Pelosok Negeri

Jumlah anak tidak sekolah

Saat ini, masih ada sekitar 3,9 juta ATS di Indonesia, sekitar 25 persen di antaranya merupakan anak yang berada di jenjang pendidikan menengah. Mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan menengah karena sejumlah alasan, seperti tidak ada biaya, bekerja, menikah, hingga jarak rumah dan sekolah yang terlalu jauh.

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menyambut baik peluncuran sekaligus peta jalan yang telah dibuat oleh Kemendikdasmen dalam pelaksanaan program PJJ ini. Menurut Hetifah, PJJ tidak hanya alternatif, tetapi juga merupakan solusi untuk memenuhi hak konstitusional seluruh warga Indonesia dalam mendapatkan pendidikan. 

Meski demikian, Hetifah menekankan pentingnya kolaborasi untuk memastikan program PJJ dan peta jalan yang telah disusun dapat sesuai dengan tujuannya. Utamanya, terkait tanggung jawab pemerintah untuk menyiapkan infrastruktur, modul pembelajaran bagi para murid, serta orang tua murid untuk meminimalisasi dampak psikologis dari pelaksanaan program PJJ ini.

"Kesimpulannya adalah perlu kolaborasi semua pihak dan peran orang tua juga sangat penting untuk keberhasilan dari program Pendidikan Jarak jauh ini," pesan Hetifah.