Hari Pertama Bekerja, Pj Ketum PBNU Zulfa Mustofa Langsung Gelar Konsolidasi

Jakarta: Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa langsung menggelar konsolidasi dengan pengurus pusat, wilayah, dan pengurus cabang se-Indonesia serta pengurus cabang istimewa (PCI) Nahdlatul Ulama di hari pertama bekerja melalui platform daring Zoom meeting, Kamis, 11 Desember 2025.

Di hari yang sama Kiai Zulfa juga berkunjung ke PWNU Banten untuk meninjau proses pembangunan universitas NU. Dia menegaskan roda organisasi NU sudah berjalan normal. 

“NU sudah normal kembali, sehat kembali dan siap melanjutkan hikmah,” tegas Kiai Zulfa kepada seluruh jajaran pengurus baik di tingkat pusat, wilayah, dan cabang. 

Hadir dalam rapat ini Rais Syuriah Prof Mohammad Nuh, Wakil Rais Aam KH Afifuddin Muhajir, Wakil Rais Aam KH. Anwar Iskandar, Prof Mukri, jajaran pengurus PBNU, pengurus PWNU se-Indonesia, PCNU dan PCI NU. 

Dalam agenda rapat bertajuk Sosialisasi Hasil Keputusan Rapat Pleno PBNU tersebut, Kiai Zulfa menegaskan bahwa dirinya telah diberi amanah untuk mengemban tugas sebagai nahkoda organisasi. Dengan demikian, dia meminta seluruh jajaran pengurus merapatkan barisan dan bersatu padu kembali untuk menjalankan fungsi berhidmat kepada warga NU dan seluruh rakyat Indonesia. 

“Saya paham betul saudara-saudara yang di bawah kemarin agak ragu seperti apa dengan dikeluarkannya keputusan dan ketetapan rapat pleno menunjuk saya. Semoga ketidakpastian itu yang selama ini membuat masyarakat, terutama juga pengurus NU bingung, tidak bingung lagi, itu yang paling penting,” terangnya. 
 

Kiai Zulfa menambahkan, untuk membuktikan roda organisasi telah normal kembali, usai dari Banten akan bertolak ke NTB menggelar konsolidasi dengan pengurus wilayah dan cabang se-NTB. Dan berikutnya akan ke Sumatera Barat, Aceh, dan Sumut untuk menyampaikan langsung sumbangan kepada korban bencana, yang terkumpul Rp2 miliar saat rapat pleno PBNU. 

“Ini menunjukkan bahwa PBNU tidak seperti yang disampaikan di narasi-narasi sosial media, hanya sibuk dengan konflik internal, tidak. Ini menunjukkan ke publik bahwa NU sudah normal,” katanya.

Kepada seluruh jajaran pengurus, Kiai Zulfa selanjutnya menjelaskan agenda organisasi berikutnya. Yaitu konferensi besar PBNU sekaligus peringatan 1 Abad NU secara masehi di Gelora Bung Karno pada 31 Januari 2026 mendatang. Dia menyebut, telah menunjuk Khofifah Indar Parawansa sebagai ketua panitia acara. Acara ini dijadwalkan akan dihadiri seluru pengurus baik dari tingkat pusat, wilayah, cabang, hingga ranting dari seluruh Indonesia.

Sementara itu, secara internal kelembagaan, sesuai rekomendasi rapat pleno PBNU, Kiai Zulfa juga menegaskan akan menata kembali secepatnya hal-hal yang bersifat administratif namun sangat vital untuk keberlangsungan organisasi seperti keabsahan surat keputusan (SK) kepengurusan baik di tingkat cabang maupun wilayah. 

“Saya akan segera mempercepat keluarnya SK, SK yang hari ini terkendala secara teknis. Saya berjanji tidak akan memperlambat seluruh SK karena saya tahu itu berkaitan dengan layanan-layanan,” katanya. 
 
Percepatan penataan kelembagaan ini juga sejalan dengan agenda besar yang juga diamanatkan dalam rapat pleno PBNU kepada Pj Ketua Umum PBNU, yaitu percepatan muktamar. Kiai Zulfa berjanji akan mengawal mandat ini dan menggelar muktamar yang bersih dan beradab. 

“Segera mempersiapkan muktamar secepat-cepatnya, seadil-adilnya, sebersih-bersihnya, sejujur-jujurnya dan kita bertekad untuk menghindari money politics dalam muktamar, kita kembalikan sesuatu yang selama ini rasanya hilang di NU yakni keadaban,” ucapnya. 

Ihwal keadaban ini juga menjadi perhatian utama lantaran belakangan banyak tradisi di NU yang terasa hilang. Yaitu memudarnya adab seorang santri kepada ulama hingga upaya membentur-benturkan jajaran syuriah dengan para ulama sepuh. 

“Seakan-akan ada narasi benturan-benturan atau dibenturkan antara syuriah dengan mustasyar, ini harus dipahami memang ada upaya tertentu yang dilakukan oleh kelompok tertentu membenturkan itu dan kita tidak boleh terpancing, kita harus menyelesaikan masalah NU di dalam organisasi,” pesannya. 
 

Keabsahan Pleno Syuriah 

Dalam kesempatan ini, kepada seluruh jajaran pengurus PBNU, Rais Syuriah Prof Mohammad Nuh menegaskan bahwa legitimasi Kiai Zulfa Mustafa selaku Pj Ketua Umum sudah tidak bisa diganggu gugat. 

“Seperti yang panjenangan semua ketahui, secara utuh rapat pleno kemarin, baik dilihat dari sisi legalitas, itu telah memenuhi semua persyaratan-persyaratan. Kehadirannya pun juga telah melebihi 55 persen. Peraturan perundangannya pun juga sudah dipenuhi. Dan hasilnya semua sepakat, tidak ada dissenting opinion,” tegasnya. 


Rais Aam K.H. Miftachul Akhyar memimpin Rapat Pleno di Hotel Sultan. Foto: Dok/Antara 

Dengan keabsahan absolut ini maka tugas selanjutnya adalah melaksanakan rekomendasi rapat pleno PBNU lainnya, sebagaimana disampaikan Kyai Zulfa di atas.  

“Yang pertama tentu memberikan dukungan penuh kepada pejabat ketua umum untuk melaksanakan tugas-tugasnya,” kata Prof Nuh. 
 
Lebih lanjut, Wakil Rais Aam KH Afifuddin Muhajir juga mengingatkan bahwa NU adalah organisasi sakral. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas bersama untuk menjaga kesakralan ini. Terlepas dari dinamika organisasi yang terjadi, Kiai Afifuddin juga menjelaskan bahwa keputusan syuriah memberhentikan Gus Yahya dan rapat pleno menunjuk Kiai Zulfa sebagai penggantinya berbasis pada sedikitnya mudarat. 

“Kedua-duanya sama-sama tidak baik. Memberhentikan orang, tidak baik. Tidak melakukan itu juga tidak baik. Oleh karena itu, kita memilih semua yang paling ringan. Kita dihadapkan kepada dua mafsadat. Jika kita dihadapkan kepada dua mafsadat, maka perlu kita memperhatikan mana yang paling ringan di antara dua mafsadat itu. Kita punya kesimpulan bahwa yang paling ringan di antara dua mafsadad itu adalah apa yang telah kita lakukan, yakni sesuatu yang para hadirin sekarang sudah mengatakan. Mudah-mudahan NU ke depan tetap punya peran penting,” tuturnya.

Penegasan serupa disampaikan Wakil Rais Aam KH. Anwar Iskandar terkait keabsahan penunjukan KH Zulfa Mustafa sebagai Pj Ketum PBNU. Dia mengatakan keputusan tersebut sudah final. 

“Itu ibarat pengadilan hukum sudah diputus oleh hakim dalam perspektif organisasi yang punya otoritas untuk menetapkan itu adalah pleno. Jadi hakim di sini sudah menetapkan. Ketika sudah diputus oleh hakim, tentu ikhtilaf harus sudah selesai. Keputusan hakim itu menghilangkan perbedaan-perbedaan yang selama ini ada. Jadi artinya apa? Artinya kita sekarang tinggal melihat ke depan, berpikir tentang apa yang mesti kita lakukan ke depan,” ujar Iskandar.