Menteri Luar Negeri Sugiono. Foto: Kemlu RI
Menlu Sugiono Tegaskan Jajarannya Dalami Informasi 8 WNI Gabung Tentara Rusia
Fajar Nugraha • 4 September 2026 23:10
Jakarta: Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan Kementerian Luar Negeri masih terus mendalami informasi mengenai delapan warga negara Indonesia (WNI) yang diduga bergabung dengan tentara Rusia.
“Kementerian Luar Negeri bersama instansi terkait terus mendalami informasi yang kami terima beberapa hari lalu terkait keterlibatan delapan warga negara Indonesia yang diduga direkrut,” ucap Menlu Sugiono di Jakarta, Jumat 4 September 2026.
Menlu Sugiono menekankan bahwa tugas Kementerian Luar Negeri adalah memberi pelindungan terhadap warga negara Indonesia.
“Hak-hak konsuler yang kami harus penuhi sepanjang tidak ditemukan unsur-unsur yang menyebabkan mereka kehilangan kewarganegaraan,” ucap Menlu Sugiono.
Rusia tuduh disinformasi dari Ukraina
Kedutaan Besar Rusia di Jakarta mempersoalkan dokumen yang dipublikasikan Kedubes Ukraina untuk mendukung klaim perekrutan delapan warga negara Indonesia (WNI) ke dalam angkatan bersenjata Rusia.Dalam keterangan resminya, Jumat, 4 September 2026, Moskow menyebut dokumen berupa salinan visa elektronik dan kartu migrasi tersebut diterbitkan untuk perjalanan wisata. Karena itu, Rusia menilai dokumen tersebut tidak dapat menjadi bukti bahwa para WNI bergabung dengan militer Rusia.
"Salinan e-visa dan kartu migrasi yang diterbitkan untuk perjalanan wisata, yang dipublikasikan Kedutaan Ukraina, tentu saja tidak merupakan bukti bergabungnya seseorang dalam dinas militer," demikian isi pernyataan Kedubes Rusia.
Moskow menyebut publikasi dokumen tersebut sebagai bagian dari kampanye disinformasi yang dilakukan Kedubes Ukraina.
Dalam pernyataan terbarunya, Kedubes Rusia juga melontarkan tudingan balik dengan menyebut Ukraina aktif merekrut warga asing ke dalam formasi militernya.
Kedubes Rusia menyinggung pernyataan Menteri Pertahanan Ukraina yang menyebut warga asing dapat mengisi 30–50 persen komposisi militer Ukraina dalam jangka panjang. Rusia menuding Kyiv memanfaatkan perwakilan diplomatik dan organisasi yang berafiliasi di luar negeri untuk menjalankan perekrutan tersebut.