Kedubes Rusia Tuduh Ukraina Sebar Disinformasi soal Dokumen Perekrutan 8 WNI

Jakarta: Kedutaan Besar (Kedubes) Rusia di Jakarta mempersoalkan dokumen yang dipublikasikan Kedubes Ukraina untuk mendukung klaim perekrutan delapan warga negara Indonesia (WNI) ke dalam angkatan bersenjata Rusia.

Dalam keterangan resminya, Jumat, 4 September 2026, Moskow menyebut dokumen berupa salinan visa elektronik dan kartu migrasi tersebut diterbitkan untuk perjalanan wisata. Karena itu, Rusia menilai dokumen tersebut tidak dapat menjadi bukti bahwa para WNI bergabung dengan militer Rusia.

"Salinan e-visa dan kartu migrasi yang diterbitkan untuk perjalanan wisata, yang dipublikasikan Kedutaan Ukraina, tentu saja tidak merupakan bukti bergabungnya seseorang dalam dinas militer," demikian isi pernyataan Kedubes Rusia.

Moskow menyebut publikasi dokumen tersebut sebagai bagian dari kampanye disinformasi yang dilakukan Kedubes Ukraina.

Dalam pernyataan terbarunya, Kedubes Rusia juga melontarkan tudingan balik dengan menyebut Ukraina aktif merekrut warga asing ke dalam formasi militernya. 

Kedubes Rusia menyinggung pernyataan Menteri Pertahanan Ukraina yang menyebut warga asing dapat mengisi 30–50 persen komposisi militer Ukraina dalam jangka panjang. Rusia menuding Kyiv memanfaatkan perwakilan diplomatik dan organisasi yang berafiliasi di luar negeri untuk menjalankan perekrutan tersebut.

Selain itu, Rusia menuduh Ukraina melakukan penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap tawanan perang. Moskow menyebut kesaksian para tawanan yang dipulangkan melalui pertukaran sebagai dasar tudingan tersebut.

Di bagian akhir pernyataannya, Moskow mengaitkan pernyataan Kedubes Ukraina dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum (EEF) ke-11.

Kedubes Rusia menilai pernyataan Ukraina sengaja dikeluarkan bertepatan dengan kunjungan tersebut dan bertujuan mengganggu hubungan Rusia-Indonesia.

"Sangat jelas bahwa kampanye disinformasi anti-Rusia yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Ukraina sengaja diatur agar bersamaan dengan partisipasi Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam Forum Ekonomi Timur XI di Vladivostok, dengan tujuan untuk merusak hubungan Rusia-Indonesia," lanjut pernyataan tersebut.

Polemik Perekrutan WNI di Rusia

Polemik mengenai delapan WNI sebelumnya mencuat setelah Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina (FISU) pada 27 Agustus mengklaim memperoleh dokumen mengenai perekrutan warga Indonesia ke dalam militer Rusia. 

Ukraina menyebut para WNI tersebut ditarik dengan tawaran bayaran tinggi, pekerjaan non-tempur, percepatan kewarganegaraan Rusia, hingga tunjangan sosial.

Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti Pemerintah Indonesia. 

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan masih memverifikasi identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, serta bentuk keterlibatan para WNI yang disebut dalam laporan Ukraina. 

"Informasi mengenai identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, serta bentuk keterlibatan individu yang disebutkan masih perlu dipastikan lebih lanjut," kata Juru Bicara I Kemlu RI Yvonne Mewengkang, dalam keterangan tertulis kepada awak media.

Pemerintah juga mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan atau eksploitasi.