Wakil Ketua Baleg DPR Martin Manurung. Foto: Istimewa.
Martin Manurung Ingin RUU Masyarakat Adat Rampung Sebelum 18 Desember
Siti Yona Hukmana • 18 November 2026 17:06
Jakarta: Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mulai melakukan rapat Panitia Kerja (Panja) untuk menyusun naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat, pada Rabu, 18 November 2026. Rapat hari ini untuk mendengarkan pemaparan Tim Ahli dari Baleg dan Badan Keahlian DPR terkait RUU yang telah disusun.
"Karena itu, sekarang kita akan mulai mendengarkan Tim Ahli, untuk kemudian kita bisa masuk ke tahap penyusunan dan penyempurnaan naskah RUU," kata Ketua Panja RUU Masyarakat Adat Martin Manurung saat memimpin Rapat Panja, di Ruang Baleg DPR RI, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
Martin menegaskan Baleg DPR RI berkomitmen segera menyelesaikan penyusunan dan pembahasan RUU Masyarakat Adat tahun ini. Ia berharap penyusunan RUU berjalan cepat.
"Pemerintah juga bisa menanggapi cepat dengan DIM (daftar inventarisasi masalah), jangan-jangan sebelum kita reses (18 Desember), ini sudah bisa dibawa ke Rapat Paripurna untuk pengesahan. Kita harus semangat," ujar Martin.
Baleg, lanjut Martin, sudah berkunjung ke berbagai daerah untuk menyerap berbagai masukan terkait RUU ini. Baleg telah bertemu masyarakat adat di Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Sumatra Barat dan Toba, Sumatra Utara.
Wakil Ketua Baleg DPR RI itu juga menjelaskan, RUU Masyarakat adat ini dirancang sebagai payung hukum yang lebih utuh dalam memberikan pengakuan, pelindungan dan pemberdayaan kepada masyarakat adat yang ada di Indonesia. Menurut Martin, RUU ini sangat penting untuk segera disahkan. Yang pertama, ini adalah amanat dari konstitusi, UUD 45.
"RUU Masyarakat Adat ini adalah amanat konstitusi yang tertinggal dan harus kita penuhi. Konstitusi kita telah mengakui masyarakat adat, dan masyarakat hukum adat, untuk diatur dalam undang-undang," ujar Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Utara II itu.

Wakil Ketua Baleg DPR Martin Manurung. Foto: Istimewa.
Kedua, lanjut Martin, RUU Masyarakat Adat ini sudah masuk selama 18 tahun di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI.
"Jadi jangan kita biarkan ini jadi 19 tahun. Mari kita tuntaskan, cukup 18 tahun saja di Prolegnas. Dan secara politik, mohon maaf, ini sebenarnya sudah menjadi janji politik 2014 ketika itu," ujar Martin.
Martin menekankan hal ini merupakan janji yang belum terpenuhi dan amanat konstitusi yang belum ditindaklanjuti. Martin menyebut RUU Masyarakat Adat mengingatkan semua anggota dewan agar sadar, bahwa sebagai legislator, DPR RI, dan lembaga harus memenuhi amanat konstitusi.
"Ini ada utang kita kepada masyarakat adat," kata Martin.